Infografis
Suara.com - Sejumlah aktivis hukum, HAM dan demokrasi akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Selamatkan Demokrasi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019) 13.00 WIB. Mereka akan mendesak DPR menunda RUU KUHP.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai demokrasi Indonesia sedang terancam menuju kematian, sebab pasal-pasal di RUU KUHP bisa mengancam kebebasan berekspresi.
"Demokrasi Indonesia sedang diujung tanduk. Jika DPR RI mengesahkan RUU KUHP, tak ayal menjadi lonceng kematian demokrasi. Kebebasan berekspresi sebagai dasar demokrasi yang kita nikmati saat ini terancam hilang oleh pasal-pasal ngawur RUU KUHP," cuit @YLBHI melalui akun twitternya.
Aksi ini juga akan diikuti oleh sekelompok aktivis dari Aksi Kamisan yang menilai RUU KUHP ini sangat menyudutkan rakyat dan melindungi pelanggae Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Komisi III Tekankan Revisi UU KUHP Tidak Mengekang Jurnalis
"Teman-teman #AksiKamisan, mari bersolidaritas untuk perkara warga yang sangat penting. Enak aja para politisi mau bikin hal-hal nggak logis jadi alasan kita dipidana alias dipenjara. Sedangkan yang punya dosa karena membunuh & melanggar HAM warga justru dibuat enak hidupnya," cuit @AksiKamisan.
Polemik mengenai RUU KUHP sebenarnya telah melintasi 7 presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini Joko Widodo.
Dan juga sudah melalui 19 menteri kehakiman (Menteri Hukum dan HAM), mulai dari Sahardjo, Wirjono Prodjodikoro, Astrawinata, Oemar Seno Adji, Mochtar Kusumaatmadja, Mudjono, Ali Said, ismail Saleh, Oetojo Oesman, Muladi, Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud Md, Hamid Awaluddin, Andi Mattalata, Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin, hingga Yasonna Laolly.
