Infografis
Suara.com - DPR RI dan pemerintah telah menyepakati revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja di Badan Legislasi DPR RI yang turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Ketua Panja RUU MD3 Totok Daryanto mengatakan revisi MD3 membuat jumlah pimpinan MPR bertambah dengan menyesuaikan jumlah partai politik yang masuk parlemen. Kesepakatan penambahan pimpinan tersebut tercantum dalam penyempurnakan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.
"Sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut, pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh
anggota MPR," ujar Totok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Baca Juga: DPR Revisi UU MD3, Fahri Hamzah: Mungkin Sinyal Rekonsiliasi dari Jokowi
"Dengan rumusan penjelasan sebagai berikut, yang dimaksud dengan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang Pimpinan MPR," sambungnya.
Dalam rapat panja tersebut, DPR dan pemerintah juga turut menyepakati penghapasan ketentuan Pasal 427C karena sudah diatur dalam Pasal 15.
Sementara itu, Tjahjo Kumolo perwajilan pihak pemerintah menyatakan setuju atas perubahan UU MD3
"Pemerintah menyetujui secara prinsip substansi rancangan undang-undang perubahan ketiga atas UU MD3 beserta naskah akademiknya dan pemerintah bersedia untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tentang MD3 dalam sidang paripurna dan dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Tjahjo.
Baca Juga: Rapat Paripurna Setujui Revisi RUU MD3 Jadi Usul DPR
