Infografis
Suara.com - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun Istana Kepresidenan baru di Papua. Wacana pembangunan itu sebagai salah satu pemenuhan permintaan tokoh masyarakat Papua yang diundang ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) kemarin.
Lenis mengatakan hal tersebut adalah hal yang lumrah, sebab istana negara memang sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia.
"Memang enggak boleh kalau Papua? Istana kan Jatim ada, Jabar ada, Bogor ada. lho kita kan bagian dari NKRI, kenapa tidak bisa? harus ada dong," kata Lenis saat ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).
Menurutnya, keberadaan Istana Kepresidenan di setiap provinsi akan sangat membantu kinerja presiden saat kunjungan kerja.
Baca Juga: Blokir Internet di Seluruh Papua Barat Dicabut, Jayapura Masih Dibatasi
"Presiden ke Papua kan nginap enggak usah di hotel, tidur saja di rumah dinas kan gitu," ucapnya.
![Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/10/73096-jokowi-bertemu-tokoh-papua.jpg)
Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah akan mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun Istana Negara di Papua. Ini dikarenakan bahan baku bangunan lebih mahal daripada harga di Pulau Jawa.
"Di sana tuh (Papua) harga per meter perseginya misalnya BSPS peningkatan perbaikan rumah di daerah lain Rp 25 juta atau Rp 30 juta di sana mintanya Rp 100 juta," kata Basuki saat ditemui di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
"Ini bukan Mark up bukan apa. Jadi harga satuan per meter persegi bangunan itu mahal. Kalau di sini kaya gini bisa Rp 6 - Rp 8 juta, nah di sana bisa dua kali lipat harga satuan per meter persegi," tambahnya.
Basuki memperkirakan lokasi Istana Negara baru di Papua akan dekat dengan Jembatan Holtekamp, Jayapura yang akan diresmikan Kepala Negara dalam waktu dekat.
Baca Juga: Ombudsman: Pemerintah Pusat Diskriminatif Blokir Internet Orang Papua
