Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mencari dasar hukum untuk memecah provinsi Papua dan Papua Barat. Sampai kini pemerintah masih menganalisanya.
Tjahjo mengatakan pemekaran itu berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat yang datang ke Presiden Jokowi.
"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum untuk, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi, sudah diatur di UU tahun 1999 kalau nggak salah," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Sebelumnya, Jokowi bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo yang mewakili tokoh Papua menyampaikan 10 poin aspirasi masyarakat Papua.
Baca Juga: Disetujui Jokowi, Mendagri Bakal Cek Aturan Terkait Pemekaran Papua
Pertama, tokoh Papua meminta adanya pemekaran kabupaten di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita pada saat ini dari Papua dan Papua Barat. Menjadi catatan penting dalam pertemuan pada siang ini," ujar Abisai dalam pertemuan tersebut.
Kemudian ketiga, para tokoh Papua meminta adanya penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan).
Keempat, tokoh Papua meminta adanya pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
"Kelima usulan revisi UU Otsus (otonomi khusus) dalam Prolegnas 2020. Keenam menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer di tanah Papua," ujar Abisai.
Baca Juga: GMKI Minta Pemerintah Bangun Monumen Anti Rasisme di Papua
Abisai juga meminta Jokowi melakukan percepatan pembangunan Palapa Ring Timur Papua serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua.
