Infografis
Suara.com - Menkopolhukam Wiranto ogah berkomentar saat dikonfirmasi adanya ultimatum dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) -sayap militer Organisasi Papua Merdeka untuk membebaskan aktivis-aktivis HAM serta orang asli Papua yang dinilai menjadi korban kriminalisasi.
Wiranto memilih langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya dan enggan menjawab pertanyaan awak media.
Mantan Panglima ABRI itu juga enggan menjawab saat ditanya apakah kondisi Papua saat ini tidak dibahas dalam pertemuan dengan para tokoh Papua di Istana Negara.
"Lah kamu dengar enggak (Pertemuan Jokowi dan tokoh Papua di Istana Negara)? Masa saya harus ulangin lagi," tegas Wiranto.
Baca Juga: Veronica Koman Jadi Tersangka, Aktivis HAM Merasa Terancam
Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat—sayap militer Organisasi Papua Merdeka—mendesak Presiden RI Jokowi membebaskan aktivis-aktivis HAM serta orang asli Papua yang dinilainya menjadi korban kriminalisasi.
Hal tersebut turut menjadi poin dalam surat ultimatum kepada pemerintah Indonesia, terutama Menkopolhukam Wiranto, yang diterbitkan TPNPB-OM, Senin (9/9/2019).
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Staf Umum TPNPB Mayjen Terryanus Satto dan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom tersebut, terdapat 25 butir penjelasan.
Salah satu ultimatum dalam pernyataan tersebut adalah, agar pemerintah Indonesia segera membebaskan Ketua Front Rakyat Indonesia—West Papua (FRI-WP) Paulus Surya Anta Ginting.
Selain itu, TPNPB-OPM juga mendesak pemerintah Indonesia membebaskan mahasiswa Papua yakni Carles Cosay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Nailana Wasiangge, Ariana Lokbere, dan Norince Kagoya.
Baca Juga: Mahasiswa Papua ke Komnas HAM: Cabut Status Tersangka Veronica Koman
”Kami TPNPB-OPM mendesak kepada pemerintah kolonial RI untuk segera membebaskan Surya Anta dan semua Aktivis Papua yang telah ditangkap atas aksi protes rasisme,” demikian pernyataan TPNPB-OPM.
