Infografis
Terakhir, Peter Lesmana dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menyebut, umat Konghucu akan mengawal agar DPR tak jadi merevisi UU KPK.
"Kami dari umat Konghucu Indonesia mengimbau untuk senantiasa mendukung KPK menolak revisi UU yang melemahkan KPK," tegas Peter.
Berikut poin-poin bahasan revisi UU KPK, yang menurut tokoh-tokoh lintas agama memperlemah kewenangan lembaga antikorupsi tersebut:
- Pembatasan penyelidik dan penyidik hanya dari Polri, Kejaksaan dan PPNS. Artinya tidak mencakup penyidik dan penyelidik yang dilatih mandiri oleh KPK.
- Adanya Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural tetapi memiliki peran yang sangat menentukan, karena mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas seolah menjadi KPK bayangan, atau bahkan "KPK sesungguhnya", karena proses pemilihan yang mirip dan mengambil alih peran-peran penting KPK.
- Adanya penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Baca Juga: Gerindra: Revisi UU KPK Ciptakan Monster Korupsi di Indonesia
