Infografis
Suara.com - Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) S.T. Welerubun meminta Bupati Malra. M. Thaher Hanubun mengevaluasi para 11 camat terutama yang berada di Pulau Kei Besar Kabupaten Malra.
Ia mengungkapkan berdasarkan hasil reses pengawasan anggota DPRD Malra, para camat di wilayah Pulau Kei Besar tidak berada di kantornya. Bahkan, menurutnya kondisi kantor camat tidak terurus dan bendera Merah Putih juga tidak terpasang di kantor-kantor camat tersebut.
Hal itu disampaikan Welerubun seusai mendengar penjelasan Bupati tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Malra di DPRD, Jumat (6/9/2019).
“Itu fakta bukan kita mencari kesalahan, saat DPRD melakukan reses pengawasan di Kei Besar, para camat tidak berada di tempat. Dan kantor camat itu tidak terurus, orang Maluku bilang penuh lawa-lawa. Dan bendera (merah putih) saja tidak ada, sangat disayangkan," katanya seperti dikutip dari Terasmaluku.com--jaringan Suara.com, Sabtu (7/9/2019).
Baca Juga: Pemilik Bertemu Camat, Indekos Sleep Box Johar Baru akan Dibongkar
"Mereka lebih banyak berkantor di Kota Kabupaten (Langgur) dan Kota Tual. Itu yang kita minta agar Bupati secepatnya dilakukan evaluasi, pergantian,” sambungnya.
Politisi Partai NasDem ini menilai para camat yang membolos karena faktor kejenuhan terlalu lama menjabat sebagai camat, atau kurang penagawasan dari pimpinan.
Diketahui, Kabupaten Malra terdapat 11 kecamatan, yakni di Pulau Kei Besar ada lima kecamatan dan Pulau Kei Kecil ada 6 kecamatan.
Ibukota Kabupaten Malra dan Kota Tual berada di wilayah Kei Kecil, sedangkan Kei Besar jauh dari ibukota kabupaten dan Kota Tual. Camat di wilayah Kei Besar lebih banyak berkantor di Kota Langgur Ibukota Malra, dan juga Kota Tual, tempat tinggal mereka.
Menurut Welerubun, tidak ada alasan camat tidak masuk kantor karena alasan tempat tugasnya jauh. Ketidakhadiran para camat di sejumlah daerah itu juga menurutnya menyebabkan pelayanan pemerintah berjalan tidak maksimal.
Baca Juga: Indekos Sleep Box Adopsi Taiwan, Camat Johar Baru: Seperti Kamar Jenazah
"Faktanya camat tidak ada di tempat, tidak maksimal penyelenggaraan pemerintahan. Hampir semua camat, khususnya di Kei Besar, kalau di Kei Kecil ada sedikit baik karena memang dekat dengan Ibukota Kabupaten," katanya.
