Malam Ini, Dua Kabupaten di Papua Sudah Bisa Akses Internet

Chandra Iswinarno
Malam Ini, Dua Kabupaten di Papua Sudah Bisa Akses Internet
Menkominfo Rudiantara di Ruang Serbaguna, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). [Suara.com/M Yasir]

Pembukaan blokir layanan internet di kedua kabupaten tersebut dilakukan setelah dinyatakan kondusif.

Suara.com - Dua kabupaten di Papua, Nabire dan Dogiyai, sudah bisa mengakses layanan internet setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka pemblokiran.

Pembukaan blokir layanan internet di kedua kabupaten tersebut dilakukan setelah dinyatakan kondusif.

"Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Jumat (6/9) pukul 22.30 WIT," kata Kominfo melalui keterangan resmi seperti disiarkan Antara pada Jumat (6/9/2019) malam.

Kekinian ,terdapat 21 kabupaten di Papua yang sudah mendapatkan kembali jaringan internet. Untuk 19 kabupaten lainnya yang telah dibuka sejak 4 September 2019 meliputi Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Baca Juga: Viral Sekretaris Disdik Nabire Tendang Siswa SMP Gegara Demo Tolak MBG: Kamu Ini Masih Ingusan!

Meski begitu, Kominfo masih terus memantau delapan kabupaten lainnya yang masih Mimika, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, dan Yahukimo.

Kominfo saat ini belum membuka blokir internet di Kota Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat, serta terus memantau lokasi tersebut hingga dua hari ke depan.

Menurut data Kominfo, sebaran hoaks yang berkaitan dengan Papua menurun sejak 31 Agustus 2019. Untuk data per 6 September 2019, terdapat 6.060 URL yang menyiarkan hoaks.

Puncak hoaks terkait Papua terjadi pada 30 Agustus 2019, Kominfo mencatat terdapat 72.000 URL. Sebaran hoaks menurun menjadi 42.000 URL pada 31 Agustus 2019 dan kembali turun menjadi 19.000 pada 1 September 2019. (Antara)

Baca Juga: Di Balik Penolakan Makan Gratis di Papua: Ketimpangan Pendidikan dan Trauma Konflik