Infografis
Suara.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) melayangkan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pelanggaran dalam pembangunan trotoar. Anies disebut menyalahi Instruksi Gubernur No. 126 Tahun 2018 tentang relokasi kabel udara menjadi kabel bawah tanah.
Apjatel menduga Dinas Bina Marga telah memotong sejumlah kabel serat optik selama melakukan revitalisasi trotoar.
Ketua Apjatel Angga Arief mengatakan pemotongan dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan pihaknya selaku asosiasi yang membawahi berbagai operator penyedia layanan internet.
Angga mengatakan berdasarkan aturan tersebut pihaknya seharusnya diberitahukan mengenai adanya rencana pembongkaran trotoar. Jika diberitahukan maka pihaknya bisa memindahkan kabel ke dalam tanah.
Baca Juga: Diprotes Warga, Pemprov Sumut: Wisata Halal Danau Toba Tidak Larang Babi
"Sesuai prosedur Perda, pemberitahuan selambat-lambatnya satu tahun sebelum penindakan. Lah ini baru Agustus (diberitahu)," ujar Angga di Kawasan Cikini, Jumat (6/9/2019).
Ia mengaku sempat mendatangi Bina Marga sebelum kabel serat optik di sekitar Taman Ismail Marzuki (TIM) diputus. Angga mengatakan saat itu pihaknya telah melakukan proses penurunan kabel tapi belum selesai.
"Sebenarnya kita 1-2 bulan ini sudah bekerja untuk menurunkan, tapi karena ada 40 kabel, jadi enggak semudah itu," jelasnya.
Karena itu ia melayangkan somasi kepada Anies terkait tindakan anak buahnya itu. Dalam somasinya, ia meminta agar pemutusan kabel secara sepihak tidam terjadi lagi.
"Tidak ada pemutusan sepihak lagi dan saya juga bilang pada mereka di mana ketika sosialisasi kita diajak tapi ketika ada pemutusan kita tak pernah dapat pernytaan surat pemberitahuan resmi," pungkasnya.
Baca Juga: Rumah DP 0 Rupiah Disebut RS14, Ferdinand: Kalau Benar Pemprov Keterlaluan
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mempercantik diri dengan merevitalisasi utilitas area trotoar, taman, dan telekomunikasi khususnya jaringan kabel serat optik.
Instruksi ini pun sudah disahkan melalui Instruksi Gubernur No. 126 Tahun 2018, dengan tujuan untuk memperbaiki utilitas di 81 ruas jalan di DKI Jakarta.
