Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda, tidak bisa memaksa apabila ada mahasiswa asal Papua yang saat ini kuliah di sejumlah daerah di Indonesia memilih kembali ke Bumi Cendrawasih, karena merasa tidak nyaman pasca kasus rasis belum lama ini.
"Tapi kami juga tidak bisa memaksa para mahasiswa ini untuk bertahan jika ternyata tidak nyaman berkuliah setelah adanya kejadian rasis belum lama ini," kata Yunus Wonda di Jayapura, Jumat (6/9/2019).
Meski demikian, Yunus Wonda memastikan Pemprov Papua tidak tidak menginstruksikan mahasiswanya yang kuliah di luar Papua untuk pulang.
Ia justru menyayangkan jika mahasiswa yang sudah dibiayai oleh pemprov setempat untuk berkuliah di luar Bumi Cenderawasih pulang tanpa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu.
Baca Juga: Jaringan ISIS Papua Terdeteksi 2 Tahun Lalu, Polri: Aktifnya Baru Setahun
![Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/08/28/24510-mahasiswa-papua.jpg)
Selain itu Yunus juga menyayangkan keputusan mahasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan memilih pulang pasca kasus rasisme. Ia menegaskan pendidikan sangat penting.
"Infonya mahasiswa yang pulang adalah mahasiswa dari Manado, Surabaya, Makasar, Jakarta, Bandung, Malang dan lainnya," ujarnya.
Yunus menjelaskan, pendidikan merupakan masalah penting. Ia mengimbau pada seluruh mahasiswa asal Papua untuk terus belajar hingga selesai. Tapi, Yunus menyerahkan kepada masing-masing pribadi dan pihaknya tidak dapat memaksakan hal tersebut.
"Hingga kini kami belum mengetahui alasan yang jelas dan pasti penyebab mahasiswa Papua ini kembali pulang ke kampungnya masing-masing, yang jelas tidak ada instruksi dari pemerintah daerah," kata Yunus.
Baca Juga: Polisi Diminta Anggap Veronica dan Surya Anta Pembela HAM di Kasus Papua
Lebih lanjut, pihaknya juga akan mendata mahasiswa-mahasiswa yang pulang tersebut. Sehingga Biro Otonomi Khusus (Otsus) yang menangani soal beasiswa dapat memutuskan ke depannya akan diteruskan pemberian beasiswanya atau tidak. (Antara)
