Polri Sebut Kerusuhan Papua Sudah Didesain hingga ke Peringatan 1 Desember

Jum'at, 06 September 2019 | 16:30 WIB
Polri Sebut Kerusuhan Papua Sudah Didesain hingga ke Peringatan 1 Desember
Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. (Suara.com/Fakhri).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menyebut kerusuhan di Papua dan Papua Barat telah didesain untuk dibawa ke agenda nasional dan internasional. Hal itu mulai dari Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, Sidang Umum PBB di New York, hingga agenda hari peringatan Papua 1 Desember.

Dedi menuturkan, yang mendisain agenda tersebut tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri.

"Nah agenda-agenda seting itulah yang akan mereka desain memunculkan isu-isu tentang Papua. Isu tentang HAM, kerusuhan, rasisme, itu diangkat sama kelompok tersebut. Meskipun di dalam sidang-sidang tidak ada agenda membahas tentang itu," kata Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada dua organisasi dan satu orang yang menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, yakni United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Komite National Papua Barat atau KNPB dan Benny Wenda yang tidak lain merupakan Ketua ULMWP.

Baca Juga: Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua

Selain didesain untuk dibawa kedalam agenda internasional, kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat tersebut pun telah disain untuk di dalam negeri hingga 1 Desember.

"Kalau di dalam negeri, dia mengambil setting tetap mendisain kerusuhan ini sampai 1 Desember. 1 Desember kamu tahu kan 1 Desember ada kegiatan apa?," tuturnya.

Seperti diketahui 1 Desember biasa diperingati sebagai hari peringatan Papua. Hari kemerdekaan tersebut disepakati bertepatan dengan hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

"Itu harus betul-betul diantisipasi oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama secara komprehensif. Kalau tidak itu settingannya itu akan digulirkan terus sama kelompok mereka," ungkapnya.

Baca Juga: Anggota DPR Dapil Papua Barat : Perlu Kanalisasi Isu Papua

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI