Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat pola yang dilakukan Benny Wenda saat ini serupa dengan yang pernah diupayakan oleh Tgk Hasan Muhammad Di Tiro untuk memisahkan Aceh dari Indonesia.
Keduanya juga sama-sama melakukan cara diplomasi dari luar Indonesia kemudian mengobok-obok Indonesia agar terkabulkannya pemisahan diri. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro ialah deklator dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan pada 4 Desember 1976.
Hikmahanto menyebutkan bahwa dalam perjuangannua Hasan Di Tiro bermukim di Swedia namun kuat dugaan ia mengirimkan senjata untuk pasukan GAM.
"Dulu kan ada Hasan Tiro waktu masih ada GAM, dia berubah jadi warga negara Swedia dan dugaannya waktu itu dia menggalang dana lalu uang itu digunakan untuk membeli senjata dan sebagainya untuk GAM utuk menyerang pemerintah Indonesia," kata Hikmahanto kepada Suara.com, Jumat (6/9/2019).
Baca Juga: Ditanya Langkah Diplomatis Soal Benny Wenda, Begini Jawaban Kemenlu
Hikmahanto kemudian menceritakan saat itu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri langsung mengirim utusan khusus, yakni Menlu Ali Alatas ke Swedia. Utusan dari pemerintah Indonesia itu mempertanyakan sikap Negara Swedia yang seolah abai terhadap apa yang dilakukan Hasan Tiro.
Komunikasi berlanjut, pemerintahan Swedia pun akhirnya mau bertindak, asalkan pemerintah Indonesia memiliki bukti-bukti kuat. Sayangnya, Indonesia tidak memegang bukti-bukti itu.
"Terus akhirnya pemerintah Swedia (mau bertindak) tapi (kata Swedia) saya perlu bukti-bukti, mana buktinya, nah itu yang kita enggak ada," ujarnya.
Pola serupa juga dilakukan Benny saat itu untuk mencapai adanya referendum Papua. Kalau Benny dijelaskan Hikmahanto lebih mengupayakan dengan cara diplomasi.
"Bisa sama kalau menurut saya. Cara-cara dia adalah menggunakan upaya diplomasi mengadu domba masyarakat di dalam di Indonesia, di Papua buat kerusuhan," ujarnya.
Baca Juga: Biang Rusuh Papua, Polri, BIN dan Badan Siber Intai Pergerakan Benny Wenda
"Itu kan kerusuhan awalnya kan kerusuhan karena masalah rasialis masa kemudian ujungnya referendum, yang benar saja," katanya.