Menkominfo Sebut 90 Persen Hoaks soal Papua Disebar Lewat Twitter

Kamis, 05 September 2019 | 16:03 WIB
Menkominfo Sebut 90 Persen Hoaks soal Papua Disebar Lewat Twitter
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan jika Twitter menjadi media sosial yang paling banyak digunakan pelaku penyebar hoaks tentang permasalahan di Papua dan Papua Barat.

Rudiantara mengatakan hoaks yang disebarkan melalui cuitan cenderung lebih masif jika dibandingkan dengan penyebaran hoaks melalui jaringan media sosial lainnya.

"Paling banyak Twitter, 90 persen lebih Twitter," kata Rudiantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Berdasarkan hasil pemantauan Kemenkominfo, Rudiantara mengatakan penyebaran hoaks terkait Papua dan Papua Barat tidak hanya dengan bahasa Indonesia, melainkan berbahasa Inggris. Tak sedikit juga hoaks yang berbahasa Indonesia namun setelh ditelusuri bersumber dari luar negeri.

Baca Juga: Dewan Adat: Jakarta, Setop Sudutkan Rakyat Papua dan Alihkan Isu Rasisme

Rudiantara mengatakan ada sekitar 20 negara di Asia dan Eropa yang kedapatan ikut terlibat dalam penyebaran hoaks Papua dan Papua Barat.

"Itu kami lihat ada 20 negara, lebih dari 20 negara, lupa saya tepatnya 20 berapa negara yang memang tempat berasal mention. Jadi isu Papua ini bukan hanya isu domestik tapi ada juga dari internasional," kata Rudiantara.

Sebelumnya, Rudiantara mengatakan pihaknya menemukan sekitar 500 ribu URL (uniform resource locator) atau kanal yang terdeteksi menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Rudiantara menyebut berita hoaks yang paling banyak disebar melalui media sosial Twitter.

"Sampai tanggal 1 (September 2019) kemarin, jumlah URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks sudah 500 ribu lebih, yang paling banyak itu Twitter," ujar Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (3/9/2019).

Baca Juga: Tantang Veronica Koman, Komut BUMN Disindir dengan Jejak Digital Soal Papua

Karena itu, pihaknya langsung menutup 500 ribu URL tersebut. Ia menilai 500 ribu URL tersebut bertentangan karena menyebarkan hoaks.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI