Infografis
Suara.com - Dewan Adat Wilayah Lapago di Provinsi Papua mendesak pemerintah Indonesia di Jakarta berhenti menyangkal dan mengalihkan isu rasisme yang membangkitkan amarah seluruh rakyat tanah Papua.
Tudingan terhadap orang asli Papua, hingga menuduh tokoh Papua Merdeka menggerakkan aksi anarkistis, justru menunjukkan pengambil kebijakan di Jakarta berupaya mengalihkan isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua versi Konferesi Luar Biasa (KLB) Engelbertus Surabut kepada jurnalis Jubi.co.id di Jayapura, Rabu (4/9/2019).
“Wiranto mengatakan aktor anarkisme demontran di Papua [adalah] Benny Wenda. Itu saya pikir itu hanya [upaya] mengalihkan isu. Kuburkan isu sebenarnya,”ungkap Engelbertus Surabut.
Baca Juga: Benny Wenda Buat Papua Rusuh untuk Jadi Bahan di Rapat Komisi HAM PBB
Surabut meminta pemerintah fokus membicarakan akar masalah Papua, dan fokus menangani penyebab demonstrasi terus terjadi di Papua selama dua pekan pascatindakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019.
Surabut menegaskan, demonstrasi terjadi bukan karena digerakkan tokoh Papua seperti Benny Wenda, namun karena ujaran kebencian terhadap orang Papua.
“Masyarakat ini spontanitas demo karena teriakan monyet. [Melawan] rasisme, itu yang mereka lakukan. Persoalan jelas tidak boleh kaburkan dan ungkapan pembedaan [yang mengarah kepada rasisme dan diskriminasi] itu berlangsung lama. Jadi [unjukrasa] itu [terjadi karena] akumulasi rasa tidak diterima, dan [kesadaran bahwa Papua ternyata] memang dibedakan,”ungkapnya.
Karena merasa dibedakan dan didiskriminasi, demikian menurut Surabut, rakyat Papua menarik kesimpulan bahwa persoalan itu hanya dapat diselesaikan dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua.
Rakyat Papua merasa harus berpisah dari Indonesia, karena Indonesia tidak bisa menerima perbedaan itu sejak Papua dijadikan bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969.
Baca Juga: Minta Bantuan ke Jokowi, Gubernur Data Kerusakan Kerusuhan di Papua Barat
“Tetapi itu baru sebatas aspirasi. Jadi pemerintah tidak perlu terlalu panik dan mengatasnamakan keamanan [untuk bertindak] represif terhadap demontran,”ungkapnya.
