Suara.com - Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan dialog dengan masyarakat Papua termasuk membahas soal pengibaran bendera Bintang Kejora.
Upaya dialog yang sempat dilakukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dinilai efektif untuk meredamkan gejolak di bumi Cenderawasih itu.
Peneliti LIPI, Aisah Putri Budiarti mengatakan bahwa sosok Gus Dur lah yang sangat memahami masyarakat Papua. Ketimbang melarang, saat itu Gus Dur memperbolehkan masyarakat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora asalkan posisinya lebih rendah dari bendera Merah Putih.
Hal tersebut dinilainya bisa diterapkan pada saat ini dengan memandang Bintang Kejora sebagai simbol dari kultural Papua, bukan menjadi lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Baca Juga: Soal Bintang Kejora, LIPI: Bukan Lambangnya, Tapi Maknanya Mesti Diubah
"Saya lebih merasa efektif, dalam konteks konflik Papua saat ini, menempatkan Bintang Kejora sebagai lambang kultural," kata Aisah kepada Suara.com, Kamis (5/9/2019).
Menyinggung soal sosok Gus Dur, Aisah mengatakan bahwa cara pandang Gus Dur melihat Bendera Bintang Kejora patut dicontoh karena dapat diterima baik oleh masyarakat Papua.
"Bagi orang Papua, Gus Dur adalah presiden Indonesia yang terbaik karena paham konteks kultur mereka," ujarnya.
"Cara pandang ini yang menurut saya patut direplika saat ini sebagai langkah rekonsiliasi konflik, apalagi di dalam UU Otsus sesungguhnya diberikan hak bagi Papua untuk memiliki lambang daerah."
Baca Juga: Curhat Kepala Suku: Kibarkan Bendera Bintang Kejora Dicokok, HTI Kok Tidak?