Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial menerjunkan tim untuk melakukan pendataan terhadap korban kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat.
"Saya mendapatkan penugasan dari Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk meninjau secara langsung dampak dari kerusuhan sosial yang terjadi di Papua maupun di Papua Barat," ujarnya, di Sorong, Papua Barat, Selasa (3/9/2019).
"Kami sedang melihat secara faktual, ada warga yang sebetulnya mungkin tidak bersinggungan dengan kerusuhan, tetapi menjadi korban," tambahnya.
Sebelum berkeliling Kota Sorong, Harry menyempatkan untuk menemui salah satu korban yang masih duduk di bangku setingkat SMP yang dipukul menggunakan martil oleh pelaku kerusuhan.
Baca Juga: Mensos Lantik ASN Penyandang Disabilitas Pertama sebagai Pejabat Kemensos
"Seperti yang tadi saya temui langsung, ada seorang anak yang terkena pukulan ketika kerusuhan terjadi, sehingga lukanya cukup berat dan harus dioperasi hidungnya. Sudah mendapatkan jahitan kurang lebih sekitar 15 jahitan, tinggal hidungnya nanti dioperasi", ujar Harry.
Ia menyerahkan santunan luka kepada korban senilai Rp 5 juta sebagai upaya Kemensos untuk meringankan beban korban.
Operasi ini butuh proses, karena BPJS tidak memberikan jaminan untuk pengobatan atas korban kerusuhan, yang merupakan ulah manusia. Kemensos mempunyai tanggung jawab, karena ada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Kerusuhan sosial sudah termasuk salah satu dari jenis bencana sosial.
"Stas dasar Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Kementerian Sosial mempunyai tanggung jawab untuk memberikan santunan, bantuan sosial, maupun layanan psikososial bagi para korban," paparnya.
Harry berkeliling Kota Sorong bersama Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Gamar Malabar dan jajaranya.
Baca Juga: Meriahkan HUT RI ke-74, Kemensos Gelar Pesta Olahraga dan Kesenian 2019
"Kita akan melakukan identifikasi, sudah tentu bekerja sama dengan Dinas Sosial, yang saat ini hadir bersama saya", katanya.
Dinas sosial kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat diminta untuk segera mengidentifikasi usaha-usaha kecil menengah yang terdampak, yang saat ini mungkin rusak berat atau tidak bisa digunakan lagi.
Data sementara yang berhasil dihimpun oleh tim Kemensos, jumlah unit usaha kategori mikro dan kecil yang dapat diidentifikasi di Jayapura sebanyak 224 unit, di Manokwari 165 unit, dan Sorong 30 unit. Sementara Untuk daerah lain masih dilakukan pendataan.
"Sudah tentu, mereka menjadi kehilangan mata pencaharian, kehilangan nafkah yang menjadi andalan selama ini. Kita tidak ingin ada keluarga-keluarga miskin baru akibat kerusuhan," lanjutnya.
Kita harus segera bantu, agar mereka segera pulih, walaupun bantuan dari Kemensos akan dalam bentuk stimulan untuk memulai usaha baru atau wirausaha baru, atau meneruskan usaha yang ada, maksimal Rp 5 juta per kelompok usaha.
Santunan untuk yang meninggal, bagi ahli waris menurut Harry, akan mendapat Rp 15 juta dan santunan untuk korban luka maksimal Rp 5 juta.
Bagi yang rumahnya rusak, Kemensos akan memberikan bantuan stimulan bahan bangunan rumah.
"Untuk rumah rusak dari keluarga yang berpenghasilan rendah atau miskin, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan maksimal Rp 25 juta," paparnya.
"Bagi pelaku kerusuhan yang dalam proses hukum oleh pihak aparat keamanan, tidak termasuk direkomendasikan mendapatkan bantuan. Ini benar-benar hanya yang menjadi korban terdampak kerusuhan," pungkasnya.
