Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Federasi KontraS Andy Irfan mendesak pemerintah menarik personel gabungan TNI-Polri dari Papua dan Papua Barat. Irfan menilai seharusnya pemerintah melakukan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tanah Papua.
"Kami mendesak agar seluruh personel BKO dari Polri dan Polri yang dikerahkan ke Papua harus segera ditarik mundur," kata Irfan lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (4/9/2019).
Menurut Irfan, pengerahan ribuan personel TNI-Polri ke Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam skema penanganan konflik di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu pun dinilai tidak lain daripada bentuk intimidasi terhadap masyarakat Papua.
"Pengiriman ribuan personel keamanan seolah merupakan bentuk intimidasi kepada seluruh rakyat Papua," ujarnya.
Baca Juga: Polisi Klaim Blokir Internet di Sebagian Besar Papua Sudah Dicabut
Irfan lantas menilai sudah semestinya kekinian pemerintah lebih mengedepankan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam menyelesaikan konflik Papua.
"Upaya pemulihan keadaan di Papua harus dilakukan sepenuhnya melalui penegakan hukum yang akuntabel, dialog perdamaian berbasis HAM dan penguatan kualitas layanan publik," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan setidaknya ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri yang telah dikerahkan untuk mengamankan Papua dan Papua Barat. Tito bahkan mengaku bersama Hadi telah berkomitmen untuk menambah pasukan bila dibutuhkan.
"Saya dengan Pak Panglima (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) sudah komitmen, kurang akan tambah lagi sampai situasi aman," kata Tito usai menghadiri acara HUT ke-71 Polwan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
Kekinian, Kapolri dan Panglima TNI pun tengah berkantor di Papua sejak Senin (2/9) lalu. Mereka berkantor di Papua guna mengendalikan situasi keamanan dan bertemu sejumlah tokoh penting dalam upaya mengkondusifkan situasi.
Baca Juga: Komisi Tinggi HAM PBB: Pulihkan Internet untuk Rakyat Papua
