Infografis
"Banyak dasar hukumnya. Jadi bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat," kata Anies.
Karena itu, Anies menyebut tudingan yang mengatakan dirinya tidak menjalankan keputusan MA tidak beralasan. Ia mengaku selama ini hanya menjawab akan menghormati putusan MA karena tidak ada yang perlu dilaksanakan dari putusan itu.
"Jadi bahasa normatifnya, saya menghormati keputusan MA. Gitu aja sudah. Sebetulnya enggak ada yang harus dilaksanakan gitu," katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024, William Aditya Sarana memenangkan gugatan melawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang.
Baca Juga: Izinkan Pedagang Jualan di Trotoar, Anies: Jangan Berpandangan Anti PKL
William menyatakan Anies tak berhak menutup jalan untuk PKL.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh William dan Zico Leonard Djagardo ke Mahkamah Agung(MA). Hal tersebut tertuang dalam putusan MA Nomor 38 /P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 tentang Penutupan Jalan sebagai Tempat Berdagang.
Politikus PSI melayangkan gugatannya dengan alasan Anies menutup Jalan Jati Baru untuk PKL berdagang. Kebijakan Anies tersebut merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 25 ayat (1).
"Kebijakan ini jelas sangat tidak layak karena telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pejalan kami dan kendaraan umum," ujar William saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Baca Juga: Revitalisasi Trotoar Bikin Macet, Anies: Biar Warga Naik Kendaraan Umum
