Infografis
Suara.com - Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel Infantri Candra Dianto mengatakan pihaknya mengirim satu helikopter ke Kabupaten Boven Digoel, Papua, untuk memindahkan sebagian pekerja tambang yang dilaporkan selamat dari pembantaian di perbatasan Kabupaten Yahukimo, Papua.
Meski demikian, Candra Dianto menyebut hingga saat ini belum diketahui jumlah korban yang dibantai warga adat.
"Helikopter ini yang akan melakukan evakuasi, pertolongan terhadap masyarakat yang masih ada di lokasi," kata Candra di di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (4/9/2019).
Candra menjelaskan, ada 273 warga pendatang yang takut dibantai di Yahukimoi. Sebagian warga kata dia, telah mengungsi ke Kabupaten Boven Digoel.
Baca Juga: Komisi Tinggi HAM PBB: Pulihkan Internet untuk Rakyat Papua
"Lima orang yang terkana luka bacok masih dirawat di RSUD Boven Digoel," katanya.
Lebih kanjut, hingga saat ini TNI masih terus menyisiri lokasi pembantaian. Jumlah pendatang yang mengungsi atau meninggalkan Yahukimo dilaporkan terus bertambah.
"Informasi baru ada tambahan 30 orang pengungsi yang berhasil menyelamatkan diri dari lokasi tambang. Sebagian belum menyeberang sungai karena perahu cepat terbatas jadi masih menunggu antrian," katanya.
Ia mengatakan personel dari Satuan Tugas 751, Brimob dan Pos Koramil Yahukimo telah didorong ke lokasi yang dilaporkan terjadi pembantaian. (Antara)
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan penyerangan terhadap pendulang emas di Yahukimo, Papua, benar terjadi.
Baca Juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua
Wiranto menjelaskan, pada tanggal 2-3 September 2019 memang terjadi serangan terhadap pendulang emas ilegal. Para pendulang atau penambang emas ilegal itu berasal dari luar daerah, kata dia, dan sekarang ini sebanyak 253 penambang itu melarikan diri ke Tanah Merah, Boven Digoel, Papua.
"Aparat keamanan sekarang sudah mulai mengamankan daerah itu supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan yang menimbulkan korban," kata Wiranto.
