Infografis
Suara.com - Kepala Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet meminta pemerintah Indonesia segera memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan terhadap bangsa Papua.
Hal tersebut termaktub dalam pernyataan resmi tertulis mantan Presiden Chile tersebut, yang diterbitkan di Genewa, Swiss, Rabu (4/9/2019).
Dalam pernyataan itu juga, tokoh Partai Sosialis Chile tersebut menegaskan seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga Papua.
”Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan,” tegas Bachelet.
Baca Juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua
Ia menuturkan, penggunaan kekuatan untuk merespons protes serta tuntutan rakyat Papua harus bisa diredam, karena bakal memperburuk ketegangan.
Begitu pula dengan pemblokiran internet, yang ia nilai bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.
”Penutupan internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi, dan hal itu dapat memperburuk ketegangan.”
![Kepala OHCHR Michelle Bachelet. [VOA]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/09/04/22251-kepala-ohchr-michelle-bachelet.jpg)
Sebelumnya diberitakan, diskriminasi rasialis dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, yang memantik protes massal di Tanah Papua, kekinian menjadi fokus perhatian Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Bachelet, dalam pernyataan resmi tertulis yang sama, menegaskan dirinya terganggu dengan meningkatnya kekerasan terhadap rakyat Papua serta Papua Barat, dalam dua pekan terakhir.
Baca Juga: JK soal Papua: Itu Akibat Dikatakan Monyet, Harga Diri Mereka Tersinggung
“Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan,” kata Bachelet.
