Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebut lahan ibu kota baru sebesar 30 ribu hektar bukan dibeli. Tapi, lahan tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh swasta.
Artinya, jelas Sofyan, status kepemilikan lahan tak berubah masih milik negara. Hanya saja ada perjanjian konsesi antara pemerintah dengan swasta untuk memanfaatkan lahan tersebut.
"Pemanfaatan. Untuk sementara bank tanah itu nanti akan punya Hak Pengelolaan Lahan. Jadi di sana, nanti kalau pemerintah mau menjual untuk pegawai negeri, itu tanah negara. Sehingga yang dibayar adalah biaya pengembangannya saja," kata Sofyan dalam konferensi pers di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Menurut Sofyan, swasta juga hanya bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun perumahan. Terutama perumahan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga: Potensi Bencana Calon Ibu Kota Baru Rendah
"Kalau diserahkan menjadi rumah rakyat itu diberikan hak milik kepada rakyat," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah sudah mencanangkan akan memindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu isu yang ramai dibahas adalah darimana sumber pendanaan untuk membangun ibukota baru tersebut.
“Sumber dana ada kemungkinan pakai APBN sebesar 19 persen. Ini ringan karena diambil dalam 5 tahun. Anggaran lain dari gedung kementeriandi Jakarta yang kita sewakan ke swasta 30-50 tahun. Sumber lain, tanah di sana tidak beli. Ada 40 ribu hektar, dan dipakai hanya 10 ribu hektar. Sisanya 30 ribu hektar bisa ditawarkan ke publik untuk dibeli. Kalau harga 2 juta per meter, artinya kita punya anggaran Rp 600 triliun,” kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Gagasan menjual tanah 30 ribu hektar di kawasan calon ibukota RI ini, menurut Joko Widodo banyak mendapat respon dukungan. Sejumlah pengembang, kata Jokowi, langsung meminta agar dilibatkan dan bisa membangun kawasan tersebut.
"Banyak yang mau. REI juga langsung minta kloter pertama untuk bisa mendapatkan," kata Jokowi.
Baca Juga: Ibu Kota Baru Belum Jadi, Jonan Sudah Pastikan Pasokan Listrik Aman
