Infografis
Suara.com - Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini. Bupati Muara Enim kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait itu, Sekjen Nasdem Johnny G. Plate menyayangkan adanya bupati yang ikut terjaring OTT tersebut. Johnny menuturkan kepala daerah yang terjerat kasus hukum karena bekerja tidak baik.
"Berarti kepala daerahnya kerja enggak bener, kalau enggak bener ya dibenerin. Tanggung jawab secara hukum," kata Plate di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Selain karena kinerja kepala daerah buruk, Johnny menganggap banyaknya OTT yang dilakukan juga membuktikan bahwa sistem pencegahan korupsi belum maksimal. Sehingga praktik-praktik rasuah tersebut masih kerap ditemui bahkan di level pejabat publik.
Baca Juga: 10 Capim KPK Disetujui Jokowi, Golkar Minta Publik Telisik Rekam Jejak
"Menurut kita menajemen untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan benar caranya. OTT makin banyak menggambarkan masih banyak korupsinya, masih banyak korupsi menggambarkan masih kurangnya pencegahan korupsi, masih kurangnya pencegahan menggambarkan memang sistem pencegahan korupsi kita belum betul," kata Johnny.
Menurut Johnny, sistem pencegahan terhadap kepala daerah korupsi bisa dilajukan sejak tahap penseleksian dan pendaftaran Pilkada pada tingkat partai politik.
Pada tahapan tersebut, kata dia, satu cara melakukan pencegahan korupsi ialah meniadakan mahar politik untuk setiap calon kepala daerah yang ingin maju.
"Itu yang dari awal Nasdem sebutkan harus ada ha-hal yang fundamental gimana pencegahan korupsi ini jangan hanya jadi slogan yang indah didengar tapi gak konsisten dalam sikapnya. Kalau Nasdem langkah strategisnya tanpa mahar tapi bukan satu-satunya itu orang enggak korupsi," tutur Plate.
"Orang bisa saja korupsi kalau dia serakah, makanya seleksi calon harus dilakukan dengan betul. Setelah dilakukan dengan betul, ini calon untuk rakyat. Info harus disampaikan secara luas kepada rakyat agar mereka pilih orang yang betul," sambungnya.
Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Dirut PTPN III Dolly Pulungan Dipecat
![Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/04/96787-bupati-muara-enim.jpg)
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan sejumlah operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT KPK) di tiga lokasi. Operasi itu bahkan hanya berselang beberapa jam saja dalam satu hari.
Pertama adalah OTT KPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (3/9/2019) malam. Dalam penangkapan ini, KPK menciduk Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama beberapa pihak lain. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan sang bupati bersama dua orang lainnya sebagai tersangka.
Dalam kasus di Muara Enim itu, diduga kuat sang bupati menerima suap terkait sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR.
Berselang beberapa jam kemudian, KPK kembali mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta. Kali ini terkait dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN III tahun 2019. Di kasus ini, komisi antirasuah juga menetapkan tiga orang tersangka.
Sebagai pemberi pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO). Sementara sebagai penerima, yakni Dirut PTPN III Dolly Pulungan (DPU) dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana (IKL).
Kemudian KPK menangkap Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Barat pada Selasa (3/9/2019) malam. Operasi senyap itu terkait dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Bengkayang.
