Minta Pasukan TNI - Polri Ditarik, DPR Papua: Jangan Buat Situasi Mencekam

Dwi Bowo Raharjo Suara.Com
Rabu, 04 September 2019 | 10:26 WIB
Minta Pasukan TNI - Polri Ditarik, DPR Papua: Jangan Buat Situasi Mencekam
ILUSTRASI - Rakyat Papua di Deiyai saat duduki kantor bupati, 26 Agustus 2019. [Yuli Mote for SP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John NR Gobai, meminta Polri dan TNI segera menarik pasukan tambahan di Kabupaten Deiyai. Gobai menilai penarikan pasiukan tersebut dapat membuat masyarakat di Deiyai beraktifitas seperti biasa.

Gobai kemudian meminta akses jalan yang menghubungkan Nabire dengan Enarotali, Kabupaten Paniai, segera dibuka. Hal ini untuk mempercepat pemulihan situasi di Deiyai pasca demonstrasi menoak rasisme yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu.

“Setelah rangkaian kekerasan yang terjadi di Waghete pada 28 Agustus 2019 lalu, aparat keamanan dikirim dari Timika dan Nabire, menggunakan pesawat udara. Selain itu, ada juga (penambahan pasukan) yang dikirim mengunakan truk dan angkutan dari Nabire menuju Deiyai,” kata Gobai seperti diberitakan jubi.co.id - jaringan Suara.com, Rabu (4/9/2019).

Menurut Gobai, adanya pasukan TNI dan Polri membuat masyarakat sekitar takut. Hingga kini, angkutan umum dari Nabire masih belum bisa melintas ke Paniai, dan angkutan umum dari Paniai pun tidak bisa melintas ke Nabire.

“Saya minta aparat yang ada di (Kabupaten) Deiyai yang berlebihan segera ditarik dari Kabupaten Deiyai. Jangan terus membuat situasi mencekam di Deiyai, Puncak dan Nduga. Saya (juga) meminta akses jalan dari dan menuju Paniai dan Deiyai (harus segara) dibuka,” kata Gobai.

Baca Juga: Tangkapi Aktivis Papua, Wiranto: Ini Negara Hukum Bung

Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Minta Proses Hukum Perusuh Dihentikan

Lebih lanjut, Gobai meminta proses hukum terhadap para warga sipil yang mengikuti unjukrasa anti rasisme segera dihentikan.

Menurutnya rangkaian kekerasan yang terjadi di Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai, pada Rabu (28/8/201) bukan dimulai oleh pihak pengunjukrasa.

Gobai menyebut hasil investigasi SKP Dekanat Paniai Keuskupan Timika yang menemukan fakta bahwa tepat sebelum amuk massa yang membunuh seorang tentara, ada mobil aparat keamanan melaju dari arah Enarotali dengan kecepatan tinggi.

Mobil itu menyerempet pengunjukrasa yang sedang berarakan memasuki Kantor Bupati Deiyai, dan menabrak Yustinus Takimai (17) hingga tewas. Kronologi peristiwa itu menunjukkan bahwa para pengunjukrasa anti rasisme di Kantor Bupati Deiyai adalah korban kekerasan aparat keamanan.

Baca Juga: Papua Mulai Adem, Anak Buah Prabowo Ditahan, Jokowi Bertemu Tokoh Papua

“Saya mendapat informasi bahwa sepuluh warga Deiyai telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Paniai. Pertanyaan kemudian adalah apakah oknum aparat yang melakukan penembakan kepada masyarakat telah diproses hukum? Menurut laporan yang menjadi pemicu [tindakan kekerasan pengunjukrasa] adalah oknum aparat yang menabrak masyarakat. Saya meminta untuk tindak tegas pelaku penembak warga sipil yang mati di Deiyai,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI