Infografis
Suara.com - Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West papua (ULMWP) sekaligus pemimpin politik kemerdekaan Papua Barat, menepis tuduhan pemerintah Indonesia bahwa dirinya adalah dalang kerusuhan yang melanda Papua dalam dua pekan terakhir.
“Tuduhan seperti ini bukan hal baru bagi saya. Sejak dulu, pemerintah Indonesia menuduh saya sebagai dalang kerusuhan,” kata Benny Wenda kepada Suara.com via telepon, Senin (2/9/2019) malam.
Benny kekinian hidup dalam pengungsian di Oxford, Inggris. Setelah didakwa atas tuduhan mengerahkan massa membakar kantor polisi tahun 2002, ia berhasil mengungsi ke Papua Nugini dan setelahnya mendapat suaka dari Inggris tahun 2003. Dia juga penerima penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford.
Benny dinilai layak mendapat penghargaan itu karena telah berkontribusi banyak, baik secara lokal maupun di panggung internasional.
Ia mengakui sudah mendapat informasi bahwa Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto menuduh dirinya adalah dalang kerusuhan di Papua.
Menurut Benny, tuduhan itu lucu dan tak berbasiskan pada data historis. Ia justru membalikkan tuduhan itu kepada Wiranto, yang menurutnya pernah terlibat dalam operasi militer di Timor Leste.
“Wiranto, orang yang mengalamatkan tuduhan kepada saya ini lupa, bahwa dia pernah melakukan genosida di Timor Leste,” kata Benny.
Ia menuturkan, Wiranto memunyai pengalaman serupa di Timor Leste. Di sana, kata dia, Wiranto juga menciptakan milisi-milisi sipil untuk dibenturkan dengan rakyat Timor Leste yang tengah berjuang untuk referendum.
”Jadi, kalau Wiranto menuduh saya seperti itu (dalang kerusuhan di Papua), saya balik bilang, dia harus tanggungjawab soal Timor Leste. Dia wanted man di United Nations (PBB) soal itu. Pola yang sama saat ini diberlakukan di Papua,” tuturnya.
Baca Juga: Sebut Benny Wenda Provokator, Wiranto: Seakan Kita Telantarkan Papua
Untuk diketahui, perihal dugaan keterlibatan Wiranto dalam praktik bumi-hangus di Timor Leste (dulu Timor Timur) terkuak setelah arsip-arsip rahasia tersebut sudah dideklasifikasi, alias dibuka untuk publik, oleh National Security Archive Amerika Serikat, di George Washington University, Jumat (30/8/2019). Dokumennya bisa dibaca di sini
Arsip tersebut dikumpulkan dan diberi pengantar oleh Brad Simpson, pendiri dan direktur National Security Archive's Indonesia and East Timor Documentation Project, sekaligus Associate Professor of History and Asian Studies dari Universitas Connecticut.
Warga Indonesia Bukan Musuh Bangsa Papua
Benny mengungkapkan, dirinya sudah mendapat laporan bahwa terdapat sejumlah orang yang mengatasnamakan warga non-Papua dan memancing keributan dengan warga asli Papua—terutama yang menggelar aksi damai anti-rasisme dan menutut referendum.
Menurutnya, penggunaan milisi-milisi sipil seperti itu dulu juga digunakan militer Indonesia untuk meredam aksi menuntut referendum dari rakyat Timor Leste.
”Aksi anti-rasisme itu digelar spontanitas. Bangsa Papua bukan monyet. Saya sebagai pemimpin bangsa Papua mengutuk keras diskriminasi rasialis yang kali pertama dilontarkan aparat militer serta ormas reaksioner kepada mahasiswa-mahasiswa kami di Surabaya,” jelasnya.
Ia menegaskan, aksi damai anti-rasisme di tanah Papua itu tak pernah berlaku diskriminatif terhadap warga non-Papua.
“Bertahun-tahun rakyat Papua hidup bersama migran-migran Indonesia dan damai. Baru kali ini ada oknum yang mengatasnamakan warga non-Papua dan menyerang warga asli Papua. Artinya ada skenario di baliknya. Milisi-milisi itu dibentuk dan digerakkan oleh siapa? Wiranto!”
“Kami tidak pernah melakukan diskriminasi rasis terhadap migran-migran (orang Indonesia) di Papua. Musuh kami bukan rakyat Indonesia, tapi sistem dan pemerintah kolonial Indonesia,” tambahnya.
Namun, kata dia, perlakuan pemerintah Indonesia justru sebaliknya terhadap rakyat Papua.
“Kami menuntut hak menentukan nasib sendiri, tapi dikriminalisasi, dipenjarakan. Bahkan kami dibilang bangsa monyet. Untuk itulah kami menuntut keluar dari Republik Indonesia,” tegasnya.
