Infografis
Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia tengah mendalami pihak asing yang ikut terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sudah mengindentifikasi kelompok asing yang terlibat kerusuhan di Papua dan Papua Barat melalui media sosial maupun informasi di lapangan.
"Semua sedang kami dalami ya, kemudian sudah kami profiling, khususnya yang ada di media sosial ya, baik di akun akun maupun informasi yang kami dapat di lapangan," ujar Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Pernyataan Dedi menyusul pernyataan Kapolri bahwa ada keterlibatan pihak asing dalam kasus kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Bule Australia Dideporasi karena Ditipu Demo Papua Adalah Festival Budaya
Kendati demikian, Dedi belum bisa menyebut siapa pihak asing yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang berlanjut pada pembakaran sejumlah gedung.
Sebab kata dia, oknum-oknum tersebut saat ini berada di luar negeri. Karena itu kata dia Polri belum bisa melakukan tindakan hukum kepada oknum-oknum tersebut.
"Kami belum berani menyebutkan disini. Sekali lagi Polri bekerja sesuai fakta hukum, dan kita belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap oknum oknum yang berada di luar negeri, karena locus, tempus, dan perbuatan melawan hukum di sana," ucap dia.
Lebih lanjut, Polri kata Dedi terus memantau aktivitas yang ada media sosial saat terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dari data Polri, Dedi sebanyak sekitar 52 ribu konten yang berisi hoaks alias kabar bohong.
"Sudah kita pantau khususnya yang ada di Indonesia, kreator sudah kita dalami, buzer-buzernya. Sampai saat ini konten-konten hoaks ada 52 ribu, kita bekerja sama dengan Kemenkominfo, Badan Siber untuk melakukan breakdown ke akun-akun tersebut," tandasnya.
Baca Juga: KNPB: Jangan Mau Diadu Domba, Musuh Rakyat Papua bukan Warga Indonesia
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.
