Infografis
Suara.com - Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan menanggapi beredar isu akan ada demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada Senin (2/9/2019) besok.
Gubernur Papua Barat ini mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut. Meski demikian, Mandacan mengaku tak melarang aksi tersebut selama dilaksanakan secara damai.
"Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan," katanya seperti dikutip Antara, Minggu (1/9/2019).
Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.
Baca Juga: Tokoh NU soal Papua: Kita Semua Satu Badan, Satu Sakit yang Lain Ikut
Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antarsuku dan pemeluk agama di daerah tersebut.
"Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar," ucapnya.
Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Di tengah jalannya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.
"Aksi yang besok akan dilakukan itu pun harus diantisipasi, biasanya kalau jumlah massa besar sulit dikendalikan, lalu muncul oknum yang menunggangi dengan berbagai kepentingan," ujarnya.
"Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan," sambungnya.
Baca Juga: Kapolda Papua Keluarkan 6 Maklumat, Salah Satunya Larang Warga Berdemo
Menyampaikan aspirasi tidak harus dilakukan dengan melakukan arak-arakan massa. Tuntutan bisa disampaikan langsung secara tertulis kepada gubernur, Polda maupun Pangdam.
