Polisi Kirim Pasukan Elit ke Papua, Ratusan Brimob Sulbar Berangkat

Suara.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengirim ratusan personel Brimob untuk memaksimalkan keamanan pascakerusuhan di Papua. Pemberangkatan ratusan personel BKO tersebut ditandai dengan apel yang dipimpin Kapolda Brigjen Baharudin Djafar.

Kapolda meminta doa dan dukungan masyarakat Sulbar agar pasukan yang diberangkatkan ini dapat diberikan keselamatan hingga akhir tugas yang diemban. Pemberangkatan personel Satuan Brimob Polda Sulbar ini dalam rangka memperkuat Brimob yang ada di Papua. Menjelang pemberangkatan, Polda Sulbar telah mempersiapkan berbagai hal dengan memberikan pelatihan personel untuk membantu Polda Papua.

"Ratusan personel Brimob Polda Sulbar bantuan kendali operasi (BKO) diberangkatkan ke Papua demi mengendalikan situasi yang terjadi," kata Kabid Humas Polda Sulawesi Barat (Sulbar) AKBP Mashura di Mamuju, Minggu (1/9/2019).

"Pasukan elit Kepolisian yang dikirimkan hampir dari setiap wilayah akan disiagakan sampai situasi di Papua kembali kondusif," lanjutnya.

Baca Juga: Gubernur Papua: TNI dan Polisi Jangan Tangkap Masyarakat Papua yang Demo

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat kembali mengirim sebanyak 180 personel Korps Brimob dalam rangka Operasi Aman Nusa 1 BKO Polda Papua tahun 2019. Ada 180 pasukan yang dikirim pengiriman pasukan Brimob itu dilakukan, Sabtu (31/8/2019) malam.

"Kami kembali memberangkatkan sebanyak 180 personel Brimob dalam rangka Operasi Aman Nusa 1 BKO Polda Papua Tahun 2019," kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono, di Pontianak, Minggu (1/9/2019).

Didi berpesan kepada para personel Satbrimob Polda Kalbar agar tetap berdoa dalam bertugas. Selain itu, dia juga berpesan kepada personel Brimob tersebut agar tetap menjaga disiplin, dedikasi, loyalitas serta jiwa korsa yang tinggi pada masing-masing personel dalam melaksanakan tugas.

"Ini demi terwujud keberhasilan sesuai dengan moto pengabdian Brimob Polri, yaitu Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan," katanya.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas agar selalu bertindak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hindari tindakan yang memicu konflik, serta tindakan yang dapat merugikan, membahayakan diri sendiri dan keluarga.

Baca Juga: Seribu Anak Yatim Lintas Agama Berdoa untuk Kedamaian Papua

"Jaga nama baik kesatuan dan institusi Polri khususnya Satbrimob Polda Kalbar, serta tetap berhati-hati dalam bertindak, termasuk dalam hal pergerakan pasukan, dan ikuti prosedur teknis dan taktis sesuai SOP yang berlaku," ujarnya.

Ia juga mendoakan personelnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada personel Brimob Polda Kalbar sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara. Sebelumnya, Polda Kalbar juga memberangkatkan sebanyak 250 personel Brimob untuk melakukan pengamanan di Jayapura, Provinsi Papua.

Jangan tangkap orang Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan diskriminasi dan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sebab, peristiwa tersebut menjadi awal mula munculnya berbagai aksi protes mahasiswa Papua berujung kerusuhan di beberapa daerah dan Papua.

Hal itu disampaikan Lukas lewat surat imbauan Gubernur Papua menyikapi situasi terkini yang terjadi di bumi Cendrawasih. Ada enam poin yang disampaikan dalam surat imbauan tersebut, pertama yakni meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus diskriminasi dan rasial terhadap mahasiswa Papua yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat dan aparat.

"Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di di kota Surabaya, Jawa Timur," kata Lukas dalam surat imbauan seperti yang diterima Suara.com, Minggu (1/9/2019).

Kedua, Lukas meminta kepada aparat TNI-Polri lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua baik di Papua maupun di wilayah di Indonesia lainnya. Lukas juga meminta aparat keamanan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.

Ketiga, Lukas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapatnya. Yakni, dengan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, kantor pemerintahan dan bangunan milik masyarakat.

"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Kemudian yang kelima, Lukas mengimbau kepada masyarakat Papua dalam kegiatan menyampaikan pendapat agar berkoordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu, kata Lukas, guna menghindari adanya pihak-pihak yang menunggangi agar terjadinya kerusuhan.

"Dengan kepentingan mereka, dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di provinsi Papua," ucapnya.

Lukas mengatakan bahwasanya provinsi Papua dikenal sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Papua sejatinya kata Lukas merupakan penduduk yang multi etnis, multi agama, multi budaya yang telah hidup berdampingan secara damai.

Selain itu, kata Lukas, selama ini masyarakat Papua pun selalu menerima dan menyambut masyarakat non-Papua dengan terhormat dan sejajar. Sehingga Lukas berharap sebagai bagian dari NKRI, kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia pun dapat diperlakukan sama.

"Mari kita sama-sama dengan prinsip kasih menebus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dan bingkai NKRI," tutupnya.