Infografis
Ia juga mendoakan personelnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada personel Brimob Polda Kalbar sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara. Sebelumnya, Polda Kalbar juga memberangkatkan sebanyak 250 personel Brimob untuk melakukan pengamanan di Jayapura, Provinsi Papua.
Jangan tangkap orang Papua
Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus dugaan diskriminasi dan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sebab, peristiwa tersebut menjadi awal mula munculnya berbagai aksi protes mahasiswa Papua berujung kerusuhan di beberapa daerah dan Papua.
Hal itu disampaikan Lukas lewat surat imbauan Gubernur Papua menyikapi situasi terkini yang terjadi di bumi Cendrawasih. Ada enam poin yang disampaikan dalam surat imbauan tersebut, pertama yakni meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus diskriminasi dan rasial terhadap mahasiswa Papua yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat dan aparat.
Baca Juga: Gubernur Papua: TNI dan Polisi Jangan Tangkap Masyarakat Papua yang Demo
"Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di di kota Surabaya, Jawa Timur," kata Lukas dalam surat imbauan seperti yang diterima Suara.com, Minggu (1/9/2019).
Kedua, Lukas meminta kepada aparat TNI-Polri lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua baik di Papua maupun di wilayah di Indonesia lainnya. Lukas juga meminta aparat keamanan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.
Ketiga, Lukas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapatnya. Yakni, dengan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, kantor pemerintahan dan bangunan milik masyarakat.
![Suasana di Jayapura usai aksi unjuk rasa, Papua, Jumat (30/8). [ANTARA FOTO/Gusti Tanat]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/08/30/16148-jayapura.jpg)
"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku," imbuhnya.
Kemudian yang kelima, Lukas mengimbau kepada masyarakat Papua dalam kegiatan menyampaikan pendapat agar berkoordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu, kata Lukas, guna menghindari adanya pihak-pihak yang menunggangi agar terjadinya kerusuhan.
Baca Juga: Seribu Anak Yatim Lintas Agama Berdoa untuk Kedamaian Papua
"Dengan kepentingan mereka, dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di provinsi Papua," ucapnya.
