Infografis
Suara.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menilai keluarga Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bisa melakukan dialog dengan masyarakat Papua untuk meminimalisasikan gejolak yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu.
Hal itu disampaikan Beka, lantaran sosok Gus Dur masih sangat dihormati oleh masyarakat Papua.
Beka mengatakan Keluarga Gus Dur bisa saja didapuk sebagai mediator antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana diketahui, sosok Gus Dur memiliki kedekatan khusus dengan masyarakat Papua disaat mengemban jabatan sebagai presiden.
"Bisa saja keluarga Gus Dur diajukan sebagai juru runding. Atau kemudian negosiator, menjadi mediator antara pemerintah Jokowi dengan teman-teman di Papua itu bagus juga," kata Beka di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Baca Juga: Redam Kerusuhan, Moeldoko: Jokowi akan Temui Tokoh Papua
Beka mengamini sosok Gus Dur yang sangat dihormati masyarakat Papua. Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur terlibat aktif berdialog dengan masyarakat Papua.
Perlakuan Gus Dur, dinilai Beka, justru lenyap pada pemerintahan saat ini yang lebih mementingkan pendekatan linier. Ketika melihat ada daerah di Papua yang terisolir, pemerintah langsung membangun infrastruktur. Menurut Beka hal itu belumlah cukup, apabila belum ada komunikasi yang mendalam.
"Tetapi ada pendekatan budaya. Dialog yang membebaskan itu menjadi penting," ujarnya.
Dengan demikian Beka menyimpulkan bahwa sosok Gus Dur hingga saat ini masih dihormati oleh masyarakat Papua karena mampu berkomunikasi dengan baik.
"Jangan seperti sekarang ini ada kerusuhan polisi dikirim. Tetapi tidak pernah mengirim siapa melakukan dialog dengan kepala suku. Nah itu saya kira penting," katanya.
