Infografis
Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Dengan keluhan itu, Apeksi berharap adanya evaluasi dengan pelayanan BPJS Kesehatan.
Keluhan itu disampaikan petinggi Apeksi saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak semaksimal seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya yang ditanggung oleh kita," kata Airin.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Dukung Event Situgunung Trail Run 2019
Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.
"Di satu sisi berdasarkan UU JKN, kita diwajibkan harus membayar iuran BPJS, dan kita tidak boleh ada double, misalnya kalau sudah dibayarkan iuran BPJS, maka tidak boleh lagi ada pembiayaan dari dana APBD," ujarnya.
Dengan demikian, Airin mewakili Apeksi berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan.
Airin mencontohkan apabila pihaknya bisa membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu tidak diwajibkan membayar iuran BPJS.
"Mudah-mudahan ada evaluasi terhadap pelayanan BPJS baik rujukan rumah sakit tipe D, C dan lainnya plus pelayanan yang maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Pakar : Iuran BPJS Kesehatan Naik Tidak Menyelesaikan Masalah
"Tapi dengan program kegiatan misalkan dengan teman- teman cukup menggunakan KTP atau misal sudah punya RS dan lain-lain," Airin menambahkan.
