Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua

Jum'at, 30 Agustus 2019 | 16:40 WIB
Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). [ANTARA FOTO/Indrayadi]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Di Deiyai, enam orang West Papua ditembak pada hari Rabu dan setidaknya 15 orang West Papua ditembak dengan peluru karet di Jayapura. Akan ada lebih banyak pertumpahan darah kecuali dunia memperhatikan apa yang sedang terjadi di West Papua.

"Orang-orang West Papua tidak lagi takut. Mereka berbaris mengibarkan bendera Bintang Kejora. Semua peristiwa dalam dua minggu terakhir saling terkait: rasisme, demonstrasi dan pembunuhan, keinginan untuk menentukan nasib sendiri," lanjut Benny Wenda.

Lanjut Wenda, sementara orang-orang dan para pemimpin Pasifik mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua, di Surabaya, siswa Papua mengalami tindakan rasisme ekstrem yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari orang Papua di bawah pemerintahan kolonial, yang disebut ‘monyet’ dan ‘babi’ oleh militer Indonesia dan milisi yang didukung negara.

“Ini adalah situasi darurat di West Papua hari ini dan semuanya menjadi semakin buruk. Kami sangat membutuhkan PBB untuk campur tangan. Kami menghimbau Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE) dan semua komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mencegah pembantaian lebih lanjut,” ujar Wenda.

Baca Juga: Jika Referendum Papua Jadi Agenda PBB, Tengku Zul: Jokowi Mundur

Ditambahkannya, dengan terputusnya jalur internet dan telepon dan puluhan ribu posting media sosial, dunia harus melakukan apa saja untuk mengungkapkan situasi West Papua saat ini. Jika dunia berhenti memandang, kemungkinan pemerintah Indonesia akan melakukan tindakan keras, seperti yang terjadi di Timor Timur dan di West Papua pada tahun 1969, 1977-8, 1998, 2001, 2014.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI