Infografis
Suara.com - Tokoh kemerdekaan Papua sekaligus Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut mengintervensi kerusuhan bergejolak di Papua karena dipicu aksi rasial di Malang dan Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada dasar untuk meminta kepada PBB ikut turun tangan dalam insiden kerusuhan di Papua.
"Tidak ada dasar bagi permintaan tersebut (PBB mengintevensi kerusuhan Papua)," ujar Faizasyah saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (30/8/2019).
Alasannya, Faizasyah menyebut situasi keamanan di Papua masih merupakan kewenangan pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Jika Referendum Papua Jadi Agenda PBB, Tengku Zul: Jokowi Mundur
"Pemerintah berkewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban," katanya.
Sebelumnya, Benny Wenda mendesak PBB untuk ikut turun tangan terkait aksi kerusuhan yang kini masih terjadi di Papua.
Menurut Wenda, saat ini, orang-orang West Papua menempati gedung Parlemen dan Gubernur di Jayapura, ibukota West Papua.
Listrik dan layanan internet telah terputus dan 300 tambahan polisi Brimob telah dikerahkan. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan gas air mata digunakan pada demonstran.
Informasi terbaru mengindikasikan adanya kemungkinan konflik horizontal antar warga di West Papua.
Baca Juga: Rizieq Shihab: Daripada Papua Pisah Diri, Lebih Baik Jokowi Lepas Jabatan
"Orang-orang West Papua membutuhkan perhatian internasional yang mendesak. Saya meminta kepada semua pemerintah dunia, anggota parlemen dan media untuk memantau West Papua agar tidak terjadi pertumpahan darah," tulis Benny Wenda dalam keterangan persnya, Jumat (30/8/2019).
