Infografis
Suara.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa kritikan - kritikan yang disampaikan Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi lantaran merasa khawatir jika nama-nama tertentu lolos dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut kritikan itu disampaikan karena bahwa capim KPK Jilid V dari institusi Polri dan Jaksa dianggap melakukan pelanggaran kode etik atau memiliki rekam jejak yang tidak baik.
"Ya, jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP (KPK) sangat tidak nyaman dengan Capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, Kamis (29/8/2019).
Boyamin menyebut dari 20 Capim KPK yang kini lolos hanya 2 kandidat yang berasal dari internal KPK, yakni Alexander Marwata dan Sujanarko.
Baca Juga: Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
Menurut Boyamin, WP KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi diduga mendukung capim KPK, dari unsur akademisi Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan dan Sudjanarko.
Meski begitu, sejumlah nama internal KPK sebelumnya juga telah dinyatakan gagal seperti Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif dan lainnya.
Dia menduga, setelah sejumlah capim internal KPK yang didukung WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi mulai berguguran, mulailah muncul sejumlah kritikan terhadap Pansel KPK.
"Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," ujar Boyamin.
Maka itu, Boyamin menganggap mereka ada kekhawatiran dengan calon dari internal KPK hanya menyisakan 2 capim KPK.
Baca Juga: Ditanya Soal TPPU, Jawaban Sri Handayani Malah Bikin Bingung Pansel KPK
"Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," kata Boyamin
Boyamin menambahkan untuk diluar internal KPK dukungan dari WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi diduga mendukung Supardi dan Nawawi Pomalonga dari unsur hakim.
"Untuk Supardi meski Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," kata dia.
