Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019. Adapun tema dari Rakor tersebut yakni Sinkronisasi Peran dan Tugas Kanwil Kemhan di Daerah dengan Pemda dalam rangka mewujudkan Pertahanan Negara yang tangguh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Agus Setiadji A mengatakan Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama antara kementerian Pertahanan dan TNI dengan Kementerian/Lembaga lainnya serta Pemerintah Daerah.
"Melalui Rakor ini juga diharapkan dapat terwujud sinergitas dan sinkronisasi implementasi kebijakan pertahanan negara antara Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kemhan sebagai Instansi Vertikal di daerah dan TNI," ujar Agus saat membuka Rakor di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Selain itu kata Agus, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa dalam penataan ruang wilayah pertahanan dan pembangunan wilayah perbatasan merupakan upaya bersama.
Baca Juga: Bakal Datangi Papua Pasca Rusuh, Wiranto Mau Beri Ilmu Bela Negara
Rakor juga bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama perlunya pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Pengelolaan sumber daya nasional yang terintegrasi secara baik akan memberikan kontribusi terhadap kepentingan pertahanan negara apabila dikelelola dengan baik sehingga akan memberikan dampak dan berimplikasi terhadap kekuatan TNI dalam pertahan negara dan kehidupan bermasyarakat," ucap dia.
Tak hanya itu, Agus menyebut pengeloaan sumber daya nasional di daerah dimaksudkan untuk membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Kata dia, dimulai dari menyiapkan sumber daya manusia melalui pembinaan kesadaran bela negara terdata dan terbidanya komponen pendukung serta terbentuknya komponen cadangan negara yang siap untuk digunakan untuk memperkuat komponen utama.
"Saya sampaikan harapan kepada para pemangku kepentingan di bidang pertahanan negara yang hadir pada kesempatan ini. Perlunya menyamakan persepsi bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa tidak hanya tanggungjawab TNI," tandasnya.
Baca Juga: Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
