Suara.com - Wadah Pegawai KPK langsung merespon terkait Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Bahwa benar kami telah mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang selama ini mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK kemarin tanggal 28 Agustus 2019 telah dilaporkan ke kepolisian dengan UU ITE," kata Ketua Pegawai KPK, Yudi Purnomo melalui keterangan tertulis, Kamis (29/8/2019).
Selain Febri Diansyah, pegiat antikorupsi Adnan Topan Husodo sekaligus Koordinator ICW dan Asfinawati ktivis pejuang HAM sekaligus Ketua YLBHI juga turut dilaporkan ke polisi.
Yudi menyebut ketiga orang yang dilaporkan merupakan orang yang selama ini dikenal antikorupsi dan kritis mengawal jalannya proses seleksi calon pimpinan KPK jilid V.
Baca Juga: Dituduh Sebarkan Hoaks, Jubir KPK hingga Ketua YLBHI Dilaporkan ke Polisi
Menurut Yudi, pihaknya tak akan takut atas laporan yang diduga kriminalisasi bagi ketiga rekannya sebagai penggiat korupsi.
"Tentu laporan ke polisi ini tidak akan membuat takut akan kriminalisasi karena suara-suara agar terpilih calon pimpinan KPK yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik bukan hanya disuarakan oleh tiga orang tersebut," ujar Yudi.
Menurut Yudi, sorotan atas seleksi capim KPK jilid V yang dianggap adanya pelanggaran kode etik dari sebagian peserta dan diloloskan oleh Pansel KPK, turut ditanggapi oleh sejumlah tokoh besar di Indonesia.
"Tetapi juga oleh NU dan Muhammadiyah serta tokoh tokoh nasional dan negarawan seperti ibu Shinta Nuriyah Wahid, Solahuddin Wahid, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, Romo Benny Susetyo, Syamsudin Haris, dan Mbak Anita Wahid," kata Yudi.
"Bahkan Kampus-kampus, mahasiswa, serikat buruh dan gerakan anti korupsi di daerah pun sudah bergerak karena minggu ini seleksi akan memasuki tahap akhir yang menentukan nasib masa depan pemberantasan korupsi," Yudi menambahkan.
Baca Juga: Penasihat KPK Enggan Tanggapi Jawaban Capim Saat Uji Publik
Sebelumnya, Agung Zulianto selaku pihak pelapor menyebut, laporan itu dibuat lantaran ketiganya diduga menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Ia menilai, hal tersebut dikutip sejumlah media online dan menurunkan integritas KPK.