Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Masukan itu diberikan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil setelah menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Menurutnya, salah satu masukannya ke Jokowi, yaitu soal kalkulasi luas lahan Ibu Kota yang mencapai 180 ribu hektare perlu dikaji. Pasalnya kata dia, jangan sampai Ibu Kota yang memiliki lahas terlalu luas, beroreintasi kepada mobil.
"Asumsinya terlalu luas. Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan, jalan kaki. Kalau kepepet baru public transport, terakhir baru mobil," ujar Kang Emil.
Dia mengaku tak mau Ibu Kota baru nantinya didominasi pengguna mobil dibanding pejalan kaki. Sebab ia menilai, di masa yang akan datang seharusnya sebuah kota bisa lebih humanis.
Baca Juga: Tengku Zul Bilang Ibu Kota Baru Mudah Dirudal China, Jimly: Dia Bukan Ahli
"Jangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humaniatiknya tidak maksimal," ucap dia.
Kendati demikian, ia mengaku belum melihat detail desain Ibu Kota baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ia mencontohkan, dari seluruh Ibu Kota yang dipindah, yang terbaik seperti di Washinton DC, Amerika Serikat.
"Dari seluruh Ibu Kota yang dipindah dalam sejarah perkotaan, yang terbaik itu Washington DC. Orang bisa jalan kaki, jam 17.00 kantor tutup masih ramai, jangan sampai kejadian dengan ibu kota baru lain, malam hari sepi. Karena apa? Tidak ada tempat retail, orang juga rumahnya jauh-jauh. Hidup di kota bukan hanya urusan kerja, tetapi percampuran kegiatan kemanusiaan harus ada," ucap Emil.
Tak hanya itu, Emil mengatakan luas lahan ibu kota baru yang mencapai 180 ribu hektare tidak ideal. Sebab kata dia, luas ibu kota paling maksimal adalah 30 ribu hektare.
Baca Juga: Terkait Lahan Ibu Kota Baru, PKB: Jangan Sampai Ada Kongkalikong
"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17.000 hektare. Maksimal 30-an ribu hektare. Itu sudah cukup. Enggak usah 180.000 hektare. 30 berbanding 180," kata dia