Suara.com - Sebanyak enam warga dikabarkan meninggal dunia saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai, Waghete II, Tigi, Deiyai, Papua, hari ini.
Kabar tersebut disampaikan oleh Sektum II Aliansi Mahasiswa Papua, Albert Mungguar saat melakukan aksi unjuk rasa di Mabes TNI dan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Albert mengaku mendapatkan informasi, jika penembakan yang menewaskan warga Papua itu dilakukan oleh aparat. Namun, dia tak merinci aparat mana yang dituduh menjai pelaku penembakan.
"Saya tadi dapat kabar dari Papua kalau di Deiyai 6 orang kena tembak, meninggal semua, siapa lagi kalau bukan aparat," kata Albert.
Baca Juga: Aksi di Depan Istana, Mahasiswa Papua Kenakan Atribut Bintang Kejora
Dia mengaku belum mengetahui lebih detail terkait kronologis dan identitas korban tewas dalam penembakan tersebut. Sebab, hingga hari ini, akses internet masih diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Saya belum tahu 6 orang itu berapa laki berapa perempuan berapa anak, akses internet mati, belum bisa kami dapat kronologis lengkapnya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan kejadian baku tembak telah terjadi di Kantor Bupati Deiyai, namun dia mengklaim baku tembak pecah karena polisi diserang terlebih dahulu.
"Unjuk rasa yang dilakukan oleh 150 orang menuntut Pak Bupati menandatangani persetujuan referendum, namun dari salah satu orang itu yang berhasil dinegosiasikan oleh aparat kepolisian dan TNI, pada saat negosiasi sedang berlangsung muncul sekitar ribuan masyarakat dengan membawa senjata tajam dan panah, langsung melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan," kata Dedi kepada wartawan di Hotel Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Dedi menyebut satu anggota TNI dan tiga anggota kepolisian menjadi korban tembakan panah dalam peristiwa tersebut, sedangkan Dedi mengaku belum mengetahui ada korban dari masyarakat sipil.
Baca Juga: Jumat, Wiranto, Kapolri dan Kepala BIN Jumpra Pers Blokir Internet Papua
"Terkait dengan korban dari masyarakat sipil itu belum terkonfirmasi kebenaran hal tersebut, dan hal itu masih terus akan dicek dari Polda Papua," ucapnya.