Infografis
Suara.com - Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Papua yang sedang belajar sejumlah daerah Indonesia untuk pulang ke Bumi Cendrawasih.
Karenanya, mereka meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mengatur eksodus tersebut.
Hal itu menjadi salah satu tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) siang ini.
Koordinator aksi Ambrosius mengatakan, mereka mulai melakukan pendataan bagi sekitar 6 juta mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jawa dan Bali untuk dipulangkan.
Baca Juga: Mahasiswa Papua: Jokowi Bilang Maaf Tapi Blokir Internet, itu Langgar HAM
"Rasisme di Surabaya itu dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu kami minta referendum, dan kami akan pulang ke Papua. Kami tidak nyaman tinggal di Jawa, karena harus menerima kata-kata rasis," kata Ambrosius di depan Istana Negara.
Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mengatur proses eksodus mahasiswa Papua.
"Kami ingin bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memulangkan seluruh mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali. Tujuan kami hari ini kami meminta gubernur untuk mengatur eksodus pulang ke Papua," jelasnya.
Mereka juga menolak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka hanya meminta referendum dan memisahkan diri dari NKRI.
"Kami hari ini bukan untuk tuntutan otonomi khusus, kami menolak itu, kami hanya minta referendum," tegas Ambrosius.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Papua Geruduk Istana dan Mabes TNI
