Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Melalui cuitannya di akun jejaring sosial Twitter @MardaniAliSera, Mardani Ali Sera menyerukan tanda pagar atau hashtag #GrasaGrusu di setiap tanggapannya terhadap rencana tersebut.
Mardani Ali Sera menjabarkan kritik dari beberapa tokoh dan pakar. Salah satunya kritik terkait perlu ada diskusi publik yang melibatkan masyarakat.
"Kemudian (kritik) permintaan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan anggaran yang direncanakan untuk memindahkan ibu kota. Mengingat Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang perlu segera dimaksimalkan. #GrasaGrusu," cuit Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Emak-emak PNS Was-was Ibu Kota Pindah: Gimana Nasib Anak dan Suami?
Kemudian, Mardani Ali Sera juga memaparkan kritik bahwa pemindahan ibu kota bukan solusi yang tepat jika alasannya ingin mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Tapi sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus dicontoh, sehingga menghadirkan problem solving. #GrasaGrusu," kicau Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali Sera, luas wilayah pun tak lepas dari sasaran kritik, "Dengan luas mencapai 200 ribu hektare untuk 1,5 jt penduduk, dianggap sebagai perencanaan yang tidak produktif. tindakan yang #GrasaGrusu."
Mardani Ali Sera menilai wajar. Sebab, imbuhnya, pemerintah belum menyampaikan gagasan dan narasi jelas terkait alasan ibu kota mesti pindah, mulai dari alasan bencana, kultur, budaya hingga pertahanan keamanan.
"Berapa jumlah responden/sample yang menginginkan pindah ibu kota? Ini juga penting harus segera dibuka karena ada hak untuk tahu bagi masyarakat. Mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan ada kontribusi masyarakat di dalamnya. #GrasaGrusu," cuit dia.
Baca Juga: Bappenas Sebut Pindah Ibu Kota Tanpa Undang-Undang Tidak Ilegal
Alih-alih menyelesaikan, menurut Mardani Ali Sera, pemindahan ibu kota jangan menjadi ajang memindahkan masalah.