Infografis
Suara.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan Program Migran Juara untuk mengurangi permasalahan klasik yang menimpa para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jabar. Menurut Kepala Disnakertans Jabar, Ade Afriandi, permasalahan yang menimpa para pekerja migran disebabkan oleh banyak hal.
Salah satunya, keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.
"Ini sudah menjadi masalah klasik dan harus segera dihilangkan, salah satunya melalui Program Migran Juara yang sudah kami gulirkan," ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Layanan PMI Jawa Barat, di The Luxury Trans Hotel Bandung, Kota Bandung, Jabar, Selasa (27/8/2019).
Program Migran Juara Disnakertrans telah membentuk tim khusus untuk membangun sistem navigasi migrasi. Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran disnakertrans provinsi, kabupaten/kota,hingga keterlibatan aparat desa.
Baca Juga: Wow, Jika Pensiun Ternyata Ridwan Kamil Mau Buka Salon
"Di dalamnya termasuk juga pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja di luar negeri," terangnya.
Sejauh ini sudah banyak pekerja migran asal Jabar yang dinilai berhasil meraih sukses di luar negeri. Ini dibuktikan dengan jumlah diaspora asal Jabar yang cukup banyak.
"PMI asal Jabar sudah banyak yang berhasil, diasporanya banyak," katanya.
Rencananya, Maret 2020, Pemdaprov Jabar akan groundbreaking gedung Migran Training Centre Jawa Barat.
"Saat ini sedang dalam tahap promosi kegiatan. Insya Allah, Maret 2020 dimulai pembangunan gedung Migran Training Centre," ujar Ade.
Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi Kepala Daerah Inovatif 2019 Berkat Jabar Quick Response
Tak hanya melalui Program Migran Juara, perlindungan kepada pekerja migran juga akan diperkuat regulasi berupa perda provinsi, kabupaten/kota hingga desa, seperti yang sudah terbit Peraturan Desa Majasari, di Kabupaten Indramayu.
