Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Tengku Zulkarnain terus menggempur rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota.
Usai mengklaim ancaman rudal dari China, lewat cuitannya di akun Twitter @ustadtengkuzul, Tengku Zul menilai tak ada janji memindahkan ibu kota dalam kampanye Presiden Joko Widodo.
"Oya satu lagi perlu saya sampaikan ke Bapak @jokowi, dari seluruh janji kampanye bapak tidak ada satu pun yang berbunyi memindahkan ibu kota yang tidak masuk janji kampanye?" kicau Tengku Zul, Rabu (28/8/2019).
Karena tak janji itu saat kampanye, Tengku Zul mempertanyakan alasan Jokowi ngebet memindahkan ibu kota, sementara ada janji yang mesti ditepati.
Baca Juga: Ditarget Selesai 2020, Pemprov DKI akan Bangun 15 JPO Futuristik
"Alih-alih bapak kerja keras untuk memenuhi janji janji kampanye, kenapa malah ngebet memindahkan ibu kota yang tidak masuk janji kampanye? Thanks," ujar Tengku Zul.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menuai tanggapan dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain.
Melalui cuitannya di akun jejaring sosial Twitter @ustadtengkuzul, Tengku Zul menilai pemindahan ibu kota tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia.
"Pindah ibu kota sama sekali tidak meningkatkan nilai ekonomi apapun bagi negara dan rakyat Indonesia," kicau Tengku Zul, Selasa (27/8/2019).
Bahkan, menurut dia, pemindahan itu malah membuat pertahanan mudah dijangkau China karena posisinya lurus dan terbuka. Dia meminta ahli intelijen berbicara, tidak diam.
Baca Juga: Tengku Zul Bilang Ibu Kota Baru Terancam Rudal China, PSI: Knalpot Bocor
"Malah, secara pertahanan sangat mudah dijangkau China dengan kapal perang, pesawat tempur, bahkan rudal China. Lurus dan terbuka! BAHAYA. Para ahli intelijen bicaralah. Jangan diam saja!" cuitnya.
Diunggah pula, peta yang menunjukkan garis lurus antara Pulau Kalimantan dan Beijing, China. Ini yang menurut Tengku Zul dengan garis tegak lurus.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi.
Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan.
Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Infrastruktur juga lengkap," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
