Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kalau pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat hanya untuk menghalau hoaks yang bisa menyulut kerusuhan kembali terjadi.
JK mengatakan bahwa pemblokiran akses internet yang dilakukan di Papua itu untuk meredam terjadinya kerusuhan dari satu daerah ke daerah lain di Papua. Berita-berita hoaks yang disebarkan melalui internet juga bisa menyulut terjadi kerusuhan.
"Karena itu lah maka dalam kondisi itu internetnya yang dibatasi dulu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Meski demikian JK meyakini bahwa pembatasan akses internet tersebut hanya bersifat sementara dan hanya berlaku untuk pengiriman gambar melalui aplikasi pesan singkat seperti Whatsapp. Di samping itu, masyarakat Papua masih bisa melakukan komunikasi seperti biasanya.
Baca Juga: Klaim JK soal Subsidi Besar, Mahasiswa Papua: Dimakan oleh Elite!
Diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat untuk membuka akses internet yang diblokir sebagai imbas dari kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua.
Permintaan itu disampaikan Lukas lantaran banyak keluhan dari masyarakat Papua atas pembatasan akses internet yang dilakukan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, JK mengungkapkan bahwa meredam kerusuhan kembali terulang lebih penting ketimbang membiarkan banyaknya berita hoaks yang bermunculan ketika suasana di Papua sudah mulai mereda.
"Demo besar-besaran juga lebih menghambat ekonomi, karena kegiatan tidak jalan. Mana lebih banyak menghambat kegiatan ekonomi, demo besar-besaran atau atau satu, dua orang yang mengikuti internet. Tapi tetap bisa nonton TV, tetap bisa berhubungan, kan tidak (masalah)," tandasnya.
Baca Juga: Menohok! KontraS Jawab Klaim JK Negara Kasih Subsidi Besar ke Papua
