Infografis
Suara.com - Partai Gerindra meminta agar biaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sepenuhnya dapat dianggarkan oleh pemerintah dengan uang yang dimiliki oleh negara.
Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan kedaulatan kota yang bakal menjadi jantung negara tersebut harus dijaga. Satu caranya ialah dengan tidak melibatkan pihak swasta dalam hal pendanaan.
"Tetapi dari sisi dan strukturnya yang paling penting lagi adalah pemindahan ibu kota itu pembangunannya harus biaya negara jangan ada biaya swasta atau nonpemerintah. Karena ini adalah kedaulatan, tidak boleh ada kelompok lain, kalau kelomok lain setelah standar dasarnya dipenuhi," kata Edhy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Gerindra, kata Edhy, lebih setuju jika pembiayaan pemindahan ibu kota seluruhnya dibiayai oleh negara.
Baca Juga: Sebut Ancaman China di Ibu Kota Baru, Tengku Zul Seret Para Jenderal
"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder, yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya. Ini kan kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," kata Edhy.
Sebelumnya, Edhy juga mengingatkan pemerintah soal anggaran dalam memindahkan ibu kota yang dirasa bakal membebani keuangan negara saat ini.
"Kota sendiri diprediksi akhir tahun ini anggaran akan defisit sampai Rp310 triliun. Memindahkan ibu kota konon kabarnya sampai Rp500 triliun ini juga menjadi pemikiran yang harus dibahas bersama-sama tidak terlalu terburu-buru," ujar Edhy.
"Menurut saya kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas, kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya. Kemudian ketersediaan air, kalau ketersediaan lahan sudah terbaca sudah dijawab 180 ribu hektar oke setuju," kata dia.
Baca Juga: Partai Gerindra: Ibu Kota Baru RI Kenapa Tidak di Jonggol Saja?
