Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan ada cacat prosedural dalam rencana Presiden RI Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota. Pasalnya Jokowi tak lebih dulu melakukan pembahasan guna membuat aturan dalam bentuk undang-undang bersama DPR RI.
Yandri mengatakan, persoalan pemindahan ibu kota bukan meruoakan persoalan sepele yang bisa jadi dalam sekejap mata. Melainkan perlu aturan-aturan yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota. Ia bahkan membandingkannya dengan pemekaran wilayah baru yang memerlukan aturan.
"Saya kira yang mesti dicermati pertama adalah proses ya. Proses pemindahan ibu kota itu bukan mindahkan kelurahan atau desa. Saya di Komisi II sudah dua periode, memindahkan atau memekarkan kota saja perlu UU. Oleh karena itu menurut saya ini cacat prosedur, seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota. Artinya pemerintah boleh memindahkan ibu kota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi," tutur Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Namun, kata Yandri, hingga saat ini tidak ada pengajuan aturan atau RUU pemindahan ibu kota. Pembahasan bersama DPR RI ihwal lokasi ibu kota baru hingga penanganan dan status terhadap DKI Jakarta usai ibu kota dipindah belum ada sama sekali.
Baca Juga: Bukan Gubernur, Ini Sosok Pemimpin Ibu Kota Negara Baru di Kaltim
"Artinya saya memandang pengumuman Pak Jokowi kemarin baru hanya sekadar wacana, belum ada kekuatan hukum, belum legal, apalagi menyangkut anggaran, tapal batas dan jumlah luasan tanah atau hektare yang akan dipakai," jata Yandri.
Tidak hanya dari sisi kekuatan hukum, Yandri menilai pemindahan ibu kota bujan merupakan prioritas yang harus dilakukan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Karena itu, kata dia, Fraksi PAN tidak sepakat jika perpindahan ibu kota dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"Memang banyak pertanyaan dari sisi biayanya di tengah-tengah hutang kita sangat tinggi dan pidato Pak Jokowi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari Fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibu kota," ujar Yandri.
