Infografis
Suara.com - Pin berbahan emas yang menjadi tanda telah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 akan dibagikan hari ini, Kamis (27/8/2019). Namun anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mendapatkan pin emas itu.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, M Yuliadi. Ia menyebut PSI telah menyatakan menolak pin emas tersebut. Penolakannya disampaikan secara resmi kepadanya melalui surat yang diberikan hari Kamis (23/8/2019) lalu sebelum pelantikan.
"Hari Kamis lalu mereka kirimkan surat pernyataan mengenai penolakan menggunakan pin emas," ujar Yuliadi saat dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Karena itu, Yuliadi mengaku sudah menerima keputusan PSI dan tidak akan memberikan pin emas itu kepada partai besutan Grace Natalie itu. Meskipun tidak dapat pin emas, fraksi PSI akan diberikan pin kuningan. Namun pin tersebut masih dicari Yuliadi.
Baca Juga: Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
"Masih kami cari, kemarin kami cari. Hari ini dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," jelas Yuliadi.
Pin emas yang tidak terpakai itu nantinya akan disimpan pihak Sekwan. Jika ada pergantian dewan nonaktif atau Pengganti Antar Waktu (PAW), pin emas milik PSI itu akan diberikan.
"Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," katanya.
Sebelumnya, kader partai PSI terpilih di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, William Aditya Sarana menolak adanya rencana pembagian pin emas kepada tiap anggota DPRD DKI periode mendatang. Menurutnya pengadaan pin berbahan emas yang memakan anggaran senilai Rp 1,3 miliar itu adalah penghinaan terhadap publik.
William menganggap pengadaan pin yang dinilai mahal itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Warga Jakarta disebutnya masih banyak yang kesulitan secara ekonomi.
Baca Juga: 8 Kader PSI di DPRD DKI Jakarta Janji Jaga Uang Rakyat dari Tikus Anggaran
"Dengan kondisi Jakarta sekarang yang masih banyak masalah dan orang kesulitan, pin berbahan emas adalah bentuk penghinaan kepada publik," ujar William saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
