Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengkritik pemindahan ibu kota, yang belakangan ini santer diperbincangkan.
Tampaknya bagi Fahri Hamzah, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak tepat.
Dalam pernyataannya, Fahri Hamzah menilai bahwa pemindahan ibu kota bermanfaat untuk pejabat, tetapi tidak untuk rakyat.
Dirinya beranggapan, setelah ibu kota dipindah, rakyat di Jakarta seakan dibiarkan tetap menderita dengan kondisi kota yang sudah tidak sehat.
Baca Juga: Pasca Penetapan Ibu Kota, Rupiah Bisa Berbalik Menguat
"Jakarta banjir... Pejabat mau pindah...
Jakarta akan gempa... Pejabat mau cari aman...
Jakarta macet... Biar rakyat aja yg macet... Pejabat mau ngebut...
Udara Jakarta kotor... Biar rakyat keracunan... Pejabat mau udara segar...
Air JAKARTA Kotor... Ampuuuunnnn..." kicau @fahrihamzah, Selasa (27/8/2019).
Fahri Hamzah menambahkan, relokasi ibu kota ini bukanlah kepentingan untuk seluruh masyarakat Indonesia, melainkan beberapa orang saja.
"Pemindahan ibu kota terdengar tidak enak... Terkesan sebagai agenda segelintir orang... Bukan kepentingan nasional..." ungkapnya.
Ia kemudian menyoroti daerah-daerah Indonesia di bagian timur, yang menurutnya masih miskin, sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian.
Dirinya mengusulkan supaya daerah-daerah tersebut, termasuk Papua, diberi kewenangan mengelola pemerintahannya sendiri.
Baca Juga: Respon Wali Kota Risma Surabaya Jadi Salah Satu Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Bagi Fahri Hamzah, itu adalah contoh kepentingan nasional untuk keadilan yang merata, bukannya memindahkan ibu kota.
