Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada Panitia Seleksi KPK jilid V, agar tak terlalu reaktif merespon saran, masukan, hingga kritik dari masyarakat terkait proses seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Kekinian proses seleksi Capim KPK menyisakan 20 orang.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menilai sejumlah kritikan masyarakat disampaikan agar pimpinan KPK kedepannya mempunyai integritas dan menjaga marwah sebagai lembaga independen.
"Jadi kalau sekarang misalnya banyak kritikan yang kita dengar terhadap panitia seleksi terkait 20 nama kemarin, KPK mengajak panitia seleksi tidak perlu reaktif atau apalagi resisten dengan kritik-kritik itu," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2019).
Febri menuturkan, KPK juga kerap dikritik oleh masyarakat. Menurut Febri, hal itu bagian bahwa publik peduli dengan lembaga antirasuah tersebut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Diminta Ganti Tiga Pansel KPK, Nasdem: Pansel Tak Ada Cacat
Ia kemudian meyakini kalau masyarakat ingin melihat penbuktian kinerja Pansel KPK untuk dapat memilih 10 Capim KPK dalam uji publik dan wawancara pada tes selanjutnya. Kemudian hasil tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
"Kami ingin melihat dan membuktikan kinerja Pansel KPK memilih calon benar benar berintegritas. 10 nama dipilih secara hati-hati, betul-betul 10 nama yang terbaik yang akan diserahkan oleh presiden," tutup Febri.
Untuk diketahui, 20 capim KPK telah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin pagi.
Nantinya 20 Capim KPK akan menjalani tes uji publik di Gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Jakarta Pusat pada tanggal 27,28,29 Agustus 2019. Mereka memiliki waktu 1.5 jam dibagi dalam dua wawancara.
Adapun dua panelis yang dipercaya Pansel KPK pada tes uji publik yakni Luhut Pangaribuan merupakan pengacara yang cukup senior. Kini, dirinya tengah menjadi kuasa hukum untuk tersangka korupsi dan gratifikasi, Mantan Direktur Utama PT. Garuda, Emirsyah Satar.
Baca Juga: Hendardi ke Penasihat KPK: Tak Usah Ancam-ancam, Mau Mundur Silakan Saja
Kemudian Meutia Gani merupakan pakar Sosiologi dari universitas Indonesia yang memang konsen dalam bidang Korupsi.