Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak akan berpengaruh pada pembangunan di Jakarta. Anies bahkan meyakin kalau pembangunan di Jakarta akan dipercepat.
Anies menjelaskan rencana jangka panjang untuk pembangunan di Jakarta adalah urban regeneration. Rencana urban regeneration ini disebut Anies sudah dibicarakan dengan Jokowi. Namun ia belum menyebutkan detil dari rencana jangka jangka panjang tersebut.
"Disebutkan oleh Bapak Presiden sebagai salah satu item bahwa rencana melakukan urban regeneration di Jakarta tetap jalan terus. Itu tetap jalan terus," ujar Anies di Halte MRT Istora Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Rencana tersebut, kata Anies, juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi hingga masuk ke tahap pendanaan. Ia memperkirakan urban regeneration akan selesai pada tahun 2030.
Baca Juga: Anies Tinggalkan Kursi saat Pengumuman Ibu Kota Baru, Diprotes, Duduk Lagi
"Kita targetkan sampai dengan tahun 2030, bahkan tadi komitmen pendanaannya pun disebutkan oleh Bapak Presiden," jelas Anies.
Lebih jauh, anggaran untuk rencana urban regeneration ini juga sedang diselesaikan di Kementerian Keuangan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2019 sampai 2030.
"Nanti ada fase jangka pendek, 2019-2022. Lalu menengah, 2022-2025. Lalu yang panjang 2025-2030. Jadi ada tiga fasenya," kata Anies.
Nantinya setelah rencana tersebut matang, Anies memastikan akan segera mengumumkannya ke publik. Karena itu ia beranggapan pemindahan ibu kota tidak akan menganggu pembangunan di Jakarta dan bahkan akan dipercepat.
"Ibu kota, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di Kalimantan Timur, tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat," kata Anies.
Baca Juga: Bertemu Anies dan Djarot, Ahok: Aku Orangnya Cepat Move On
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utaradan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.
"Kedua kondisi di tengah-tengah Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
