Infografis
Suara.com - Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Albert Mungguar menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat Papua lebih besar dari pendapatan pajak pokok negara dari Freeport.
Albert menilai terlepas besar atau kecilnya subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat Papua hal itu merupakan kewajiban pemerintah.
Hanya, saja, Albert mengungkapkan bahwa kenyataannya kekinian subsidi pemerintah untuk Papua tidak pernah benar-benar dirasakan rakyat Papua.
"Jadi mau dia (Jusuf Kalla) ngomong kasih subsidi besar atau kecil ya itu tanggung jawab mereka. Tapi, saat ini kan orang-orang Papua masih belum menikmati yang namanya dana otonomi khusus (Otsus)," kata Albert saat dihubungi Suara.com, Senin (26/8/2019).
Baca Juga: Tolak Miras Pemberian Polwan, Mahasiswa Papua: Kami Bukan Pemabuk
Albert mengungkapkan kekinian subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua hanyalah dinikmati oleh pejabat elit seperti DPR, Bupati dan Gubernur Papua saja. Sedangkan, kata Albert, rakyat Papua tidak pernah merasakan subsidi tersebut.
"Dana otonomi khusus dinikmati oleh elite, elit-elit Papua. Mama-mama pasar masih berjualan di emperan toko, Papua semakin dimarjinalkan di tanahnya sendiri," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papuadan Papua Barat. JK menerangkan bahwa subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT. Freeport.
JK mengaku memahami apabila pemerintah pusat banyak bergantung kepada sumber daya alam di Papua untuk menggerakan roda ekonomi. Salah satu yang dicontohkannya ialah pajak royalti lebih dari Rp 20 triliun dari PT. Freeport.
Namun di samping itu, kata JK, Pemerintah memberikan anggaran hingga subsidi ke Papua sebanyak hampir Rp 100 triliun.
Baca Juga: Tembak Gas Air Mata ke Asrama Mahasiswa Papua, Polri: Sudah Sesuai SOP
"Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok, untuk dipahami saja seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/8/2019).
