Infografis
Suara.com - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'id meyakini keputusan Presiden Joko Widodo menujuk Penjam Panser Utara sebagai lokasi ibu kota baru akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Abdul mengaku bersyukur dan terharu atas keputusan Jokowi.
Menurut Abdul, Kalimantan Timur merupakan pulau yang dilengkapi dengan Bandara Internasional dan Pelabuhan Internasional.
Dia pun meyakini keputusan Jokowi menjadikan Panajam Panser Utara sebagai lokasi ibu kota baru akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Kalimantan Timur punya Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional. Bangsa kita ini adalah maritim dan kepulauan, dengan pemindahan ibu kota ini akan jadi poros maritim dunia," kata Abdul saat dihubungi, Senin (26/8/2019).
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Baru, Pemerintah Garap Infrastruktur di Kaltim Tahun Depan
Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan bahwasanya pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar untuk lokasi pembangunan ibu kota baru. Hanya, kekinian kata Abdul, pihaknya masih menunggu instruksi dimana lokasi pasti akan dibangunnya ibu kota tersebut
"Kami sudah bersiap menyiapkan lahan 300 ribu hektar. Kami tinggal menunggu perintah di mana lokasinya," ujarnya.
Abdul juga memastikan pemerintah daerah tidak akan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan memastikan tidak adanya spekulan tanah. Selain itu, kata dia, masyarakat pun dapat dipastikan tidak akan mempersulit proyek pembangunan ibu kota baru.
"Masyarakat sangat antusias dan akan mempermudah, Insya Allah," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utaradan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.
Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Pindah Bukan Salah Jakarta, Tapi...
"Kedua kondisi di tengah-tengah Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
